Aceh Siap Jadi Motor Ekonomi Desa: 6.497 Koperasi Merah Putih Dipacu Operasional Oktober 2025
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 17 Sep 2026, 18.03

Pemerintah Aceh menargetkan 6.497 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih siap beroperasi penuh pada akhir Oktober 2025, sebagai wujud nyata penguatan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas lokal. Langkah ini merupakan implementasi konkret Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Wagub Aceh, Fadhlullah, menyampaikan keyakinannya bahwa koperasi ini tidak hanya sekadar berbadan hukum, tetapi bisa benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat di desa dan kelurahan.
Aceh telah melewati fase penting berupa pembentukan koperasi di seluruh desa, pendirian pengurus, penyusunan regulasi teknis, hingga penyediaan sarana pendukung di lapangan. Persiapan matang ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan operasional koperasi berjalan lancar dan efektif.
Provinsi ini juga tercatat telah memenuhi 100 % target legalisasi badan hukum koperasi desa, menyelesaikan seluruh proses hingga akta notaris dan status hukum, termasuk di Kabupaten Aceh Utara. Keberhasilan ini bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi landasan kuat untuk pemberdayaan ekonomi lokal.
Lebih jauh, potensi koperasi ini bukan hanya untuk membuka akses permodalan dan pasar produk lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja signifikan. Setiap koperasi melibatkan sekitar 9–10 pengurus. Jika diterapkan di seluruh 6.497 unit, berarti hampir 65.000 posisi kerja lokal tersedia. Ini membuka peluang nyata membangkitkan ekonomi dan menumbuhkan pemberdayaan masif di tengah masyarakat.
Dengan kesiapan administrasi dan operasional yang telah diwujudkan, Koperasi Merah Putih di Aceh siap menjadi penggerak ekonomi desa secara riil. Ketika koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif tetapi juga bekerja efektif, maka mereka akan menjadi fondasi ekonomi lokal yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
#KoperasiMerahPutihAceh #EkonomiDesaAceh #AcehMandiri #Fadhlullah #UMKMAceh #KerakyatanJalanderus #EkonomiKerakyatan #AcehBangkit #DesaMandiri
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
