Kronologi Redaksi
Pembaruan artikel disusun berdasarkan waktu publikasi yang tercatat dalam sistem redaksi.
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
Haris Pertama menegaskan bahwa dugaan tindakan yang mengancam penyelenggaraan pemerintahan harus diperiksa melalui proses hukum. Ketua Umum DPP KNPI itu meminta penyidik membuktikan tujuan dan hubungan antarpihak dalam dugaan penyadapan Presiden.
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden dilakukan tanpa melindungi pihak yang terbukti melanggar hukum. Pada saat yang sama, ia menolak penggunaan tuduhan makar tanpa pembuktian yang memenuhi unsur perkara.
Haris Pertama meminta penyidik menelusuri kemungkinan aktor intelektual dalam dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai pengungkapan motif dan aliran informasi diperlukan untuk menjelaskan cakupan perkara.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pertama meminta polisi mengusut dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto hingga motif dan pihak pengendalinya. Ia menilai kemungkinan unsur makar perlu diuji jika terdapat bukti yang mendukung pengembangan perkara.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute Rasminto meminta penegakan hukum atas dugaan penyadapan Presiden disertai pembenahan tata kelola keamanan. Ia menyoroti pertanggungjawaban penggunaan perangkat, akses informasi, dan integritas kewenangan institusi.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute Rasminto menyoroti risiko penyalahgunaan informasi terhadap kepercayaan masyarakat pada institusi keamanan. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden ditangani melalui pembuktian dan evaluasi kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Rasminto meminta pengungkapan dugaan penyadapan Presiden dilakukan bersama pembenahan pengawasan atas akses informasi strategis. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menyoroti pentingnya otorisasi dan audit internal penggunaan perangkat pengawasan.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menguji hubungan antara penguasaan informasi dan tujuan penggunaannya. Ia menilai kemungkinan tindakan yang mengganggu pemerintahan harus dibuktikan, bukan disimpulkan hanya dari ada
Rasminto mendorong evaluasi sistem keamanan nasional dan kejelasan pertanggungjawaban institusi dalam menanggapi dugaan penyadapan Presiden. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai pengawasan kewenangan perlu berjalan bersama penegakan hukum.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto meminta kemungkinan unsur makar dalam dugaan penyadapan Presiden diperiksa berdasarkan bukti. Ia mengingatkan bahwa kegiatan penyadapan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya rencana melumpuhkan pemerintahan.
WAMENA, 26 OKTOBER 2026 — Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengintervensi pasar melalui operasi pasar dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai langkah menekan inflasi
MAKASSAR, 26 OKTOBER 2026 — Makassar (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Hasanuddin (Unhas) memulai misi riset membawa ilmu pengetahuan lebih dekat ke masyarakat Kampung Weri, Distrik Fakfak Timu
MANOKWARI, 26 OKTOBER 2026 — Manokwari (ANTARA) - Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan penyelenggaraan Festival Kopi Manokwari 2026 merupakan salah satu strategi mengakselerasi pengembangan usaha mikro keci
TIMIKA, 26 OKTOBER 2026 — Timika (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Papua Tengah,menyebutkan bahwa pembangunan ruas Jalan Anggrek, Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru
MANOKWARI, 26 OKTOBER 2026 — Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat menempatkan perhutanan sosial sebagai instrumen pengembangan usaha masyarakat adat melalui akses pengelolaan kawasan, pendamping
SORONG, 26 OKTOBER 2026 — Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) - PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Papua Barat Daya menargetkan elektrifikasi 447 desa yang belum terjangkau la
TIMIKA, 26 OKTOBER 2026 — Timika (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mendukung penuh PT Freeport Indonesia menjadi tuan rumah Indonesian Fire Rescue Comppetition (IFRC) ke-8 tahun 2026 yang di
