Aksi Kekerasan Bersenjata di Yahukimo Dikecam, Perlindungan Warga Sipil Diperkuat

YAHUKIMO, 22 AGUSTUS 2026 — Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bersama aparat penegak hukum mengecam keras aksi kekerasan yang menyasar seorang warga sipil tak berdosa di kawasan Kali Bonto, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (20/8/2026). Peristiwa tersebut menyusul adanya klaim sepihak dari kelompok bersenjata TPNPB-OPM yang kerap melancarkan tuduhan sewenang-wenang terhadap masyarakat umum demi melegitimasi tindakan kriminalitas mereka.

Aparat keamanan menegaskan bahwa status korban sebagai masyarakat sipil tidak dapat disimpulkan berdasarkan klaim sepihak tanpa dasar bukti hukum yang sah. Tindakan intimidasi dan ancaman yang dilontarkan kelompok bersenjata terhadap profesi pekerja harian, pedagang, pengemudi ojek, hingga aparatur sipil daerah dinilai sebagai bentuk teror nyata yang mengancam rasa aman publik di wilayah perdesaan Papua.

KemenHAM Tegaskan Larangan Kekerasan Luar Hukum

Juru Bicara Kementerian HAM RI Thomas Harming Suwarta menegaskan pembunuhan di luar proses peradilan (extrajudicial killing) terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip kemanusiaan. Pemerintah mendorong agar seluruh pihak menahan diri serta memprioritaskan keselamatan warga, baik masyarakat asli Papua maupun pendatang yang tengah beraktivitas mencari nafkah.

"Tidak boleh ada pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil tak berdosa. Di tengah dinamika situasi di Papua, KemenHAM RI terus mendorong deeskalasi konflik dan memastikan perlindungan hak asasi masyarakat tetap menjadi prioritas utama," tegas Thomas dalam keterangan resminya.

Penegakan Hukum Terukur dan Jaminan Keamanan

Di sisi lain, jajaran kepolisian bersama satuan pengamanan terus mengintensifkan langkah penegakan hukum terukur terhadap sel-sel kelompok bersenjata di wilayah Yahukimo. Sebelumnya, aparat berhasil mengamankan sejumlah barang bukti senjata api dan amunisi ilegal serta menetapkan lima tersangka terkait kasus tindak pidana kekerasan di Distrik Dekai guna memutus rantai gangguan keamanan.

Pemerintah daerah bersama aparat keamanan berkomitmen memperketat patroli kewilayahan di sentra-sentra aktivitas publik, pasar, dan jalur transportasi logistik. Langkah preventif ini ditujukan untuk memulihkan stabilitas keamanan daerah sehingga roda perekonomian, pelayanan pendidikan, serta fasilitas kesehatan bagi masyarakat Yahukimo dapat terus beroperasi secara optimal tanpa rasa takut.