BGN Ajak Publik Awasi Program Makan Bergizi Gratis Melalui Layanan Lapor 127

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memanfaatkan saluran pengaduan resmi yang telah disediakan.

Partisipasi publik dinilai penting agar pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut dapat berjalan transparan, tepat sasaran, dan terus mengalami perbaikan di lapangan.

Tenaga Layanan Operasional Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Rahma Dewi Auliyasari, menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui call center 127 maupun kanal pengaduan yang tersedia di situs resmi BGN.

“Permasalahan dalam menu makanan MBG dan lainnya bisa dicarikan solusi secara bersama-sama dengan mengadu ke kanal yang tepat, selain call center 127 juga bisa melalui website BGN,” ujarnya, Senin (16/3/2026).

Warga Diminta Aktif Melaporkan Permasalahan

Rahma menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan laporan apabila menemukan kendala dalam pelaksanaan program MBG di daerah masing-masing.

Setiap laporan yang masuk melalui kanal resmi akan ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang untuk memastikan permasalahan dapat segera diselesaikan.

Langkah ini sekaligus menjadi bentuk transparansi pemerintah dalam menjalankan program nasional yang menyasar peningkatan kualitas gizi masyarakat.

DPR Dorong Partisipasi Publik

Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program MBG.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat serta koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar program dapat berjalan lebih efektif.

“MBG diharapkan mampu menjadi kebiasaan baik bagi anak-anak, sehingga mereka mendapatkan makanan bergizi di sekolah sesuai kebutuhan gizi di usianya,” kata Sri Meliyana.

Pengawasan SPPG Diperketat

Selain mendorong partisipasi masyarakat, BGN juga memperkuat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi unit pelaksana program di lapangan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengatakan evaluasi berkala terus dilakukan terhadap operasional SPPG untuk memastikan standar kesehatan, sanitasi, serta tata kelola program terpenuhi.

Dalam hasil evaluasi tersebut, 1.512 unit SPPG di sejumlah provinsi sempat dihentikan sementara operasionalnya guna memastikan seluruh persyaratan operasional dipenuhi.

Unit yang dihentikan sementara tersebar di beberapa wilayah, antara lain:

DKI Jakarta: 50 unit

Banten: 62 unit

Jawa Barat: 350 unit

Jawa Tengah: 54 unit

Jawa Timur: 788 unit

DI Yogyakarta: 208 unit

BGN memastikan unit-unit tersebut akan mendapatkan pendampingan agar dapat segera melengkapi persyaratan dan kembali beroperasi sesuai standar yang ditetapkan.

Melalui pengawasan yang ketat serta keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas gizi sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.