BNPB Distribusikan 954 Ton Bantuan Logistik untuk NTT
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 12 Okt 2026, 15.14

JAKARTA, 23 AGUSTUS 2026 — BNPB mendistribusikan 954.438 kilogram atau sekitar 954 ton bantuan logistik dari Pos Pendukung Logistik Nasional Halim Perdanakusuma menuju Labuan Bajo dan Maumere. Distribusi berlangsung sejak 15 hingga 22 Agustus untuk membantu masyarakat terdampak gempa NTT.
Pos tersebut menerima total 1.541.450 kilogram bantuan dari 72 donatur sejak 15 Agustus. Muatan mencakup pangan, kebutuhan kesehatan, perlengkapan bayi dan kebersihan, serta sarana tempat tinggal sementara.
Pengiriman Udara dan Laut
Sebanyak 354.438 kilogram bantuan dikirim melalui 28 sortie pesawat Hercules TNI AU, sedangkan 600.000 kilogram dikirim dengan 40 sortie pesawat kargo komersial. BNPB juga menyiapkan 146.771 kilogram bantuan untuk pengiriman melalui KRI Semarang-594.
Pengiriman laut menggunakan 16 truk dijadwalkan menuju Labuan Bajo. BNPB berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, kementerian, BUMN, dunia usaha, dan organisasi kemanusiaan untuk melanjutkan distribusi.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
