BNPT: Pemberdayaan ekonomi pastikan deradikalisasi berkelanjutan
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 7 Nov 2026, 00.09

JEMBRANA, 25 AGUSTUS 2026 — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan pemberdayaan ekonomi merupakan bagian penting dalam memastikan proses deradikalisasi berjalan secara berkelanjutan. Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan pemberdayaan ekonomi diperlukan agar para mitra deradikalisasi dapat kembali hidup produktif di tengah masyarakat.
Komitmen Pelayanan Publik dan Efisiensi Pembangunan
"Ini merupakan tindak lanjut dari program deradikalisasi, di mana program reintegrasi sosial kepada saudara-saudara kita, mantan-mantan eks napiter yang coba kami kembangkan aspek kewirausahannya," ujar Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Dengan demikian dalam kerangka Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi, BNPT bersama beberapa kementerian/lembaga melakukan pemberdayaan mitra deradikalisasi (eks narapidana terorisme) di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, pada lahan milik PT Sang Hyang Seri (SHS).
Pemberdayaan dilakukan BNPT bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) beserta Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri. Keberhasilan program tersebut telah ditandai dengan panen hasil budidaya yang dikelola mitra deradikalisasi lahan milik PT SHS di kawasan Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (31/7).
Kegiatan panen bersama itu sekaligus menjadi bukti sinergi lintas sektor mampu memperkuat proses reintegrasi sosial, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta mendukung program ketahanan pangan nasional, sebagaimana Astacita poin kedua Presiden RI yang dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 Prioritas Nasional kedua. Adapun Astacita poin kedua tersebut berisi "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru".
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
