Enam Daerah di Riau Siapkan Lahan Sekolah Rakyat, Kuansing Siap Operasional Tahun Ajaran Baru 2026/2027

PEKANBARU, 21 Juni 2026 — Pemerintah Provinsi Riau bersama sejumlah pemerintah kabupaten dan kota terus mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai bagian dari program prioritas pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Hingga pertengahan 2026, sedikitnya enam daerah di Riau telah menyiapkan lahan guna mendukung pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan program Sekolah Rakyat di Riau sebenarnya telah berjalan selama satu tahun melalui model sekolah rintisan. Saat ini terdapat tiga Sekolah Rakyat yang telah beroperasi, yakni dua unit di Kota Pekanbaru dan satu unit di Kabupaten Rokan Hilir.

“Saat ini sudah ada dua di Pekanbaru dan satu di Rokan Hilir. Sekolah ini merupakan sekolah rakyat rintisan dan belum memiliki bangunan sekolah permanen,” ujar Syahrial Abdi, Minggu (21/6/2026).

Menurut Syahrial, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, sedangkan pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan serta menyelesaikan seluruh aspek administrasi dan perizinan yang dibutuhkan.

“Untuk saat ini sudah ada enam daerah termasuk Pemerintah Provinsi Riau yang telah menyediakan lahannya, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Siak, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, dan Pemerintah Provinsi Riau,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan lahan seluas sekitar 10 hektare di kawasan Pasir Putih. Sementara Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah mengalokasikan lahan di Kecamatan Tenayan Raya untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah ibu kota provinsi.

Syahrial menjelaskan bahwa setelah proses penyediaan lahan dan administrasi rampung, pembangunan fisik sekolah akan dilakukan oleh kementerian terkait. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.

“Apabila seluruh persyaratan lahan dan administrasi sudah siap, pembangunan akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian,” ujarnya.

Perkembangan paling cepat saat ini terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintah daerah setempat telah memasuki tahap akhir pembangunan Sekolah Rakyat dan ditargetkan dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan. Secara nasional, pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat sebagai pusat pendidikan yang mampu menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Program ini juga sejalan dengan berbagai upaya pemerintah dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan. Data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya memberikan layanan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, penguatan keterampilan hidup, serta dukungan sosial bagi peserta didik dan keluarganya.

Dengan bertambahnya daerah yang menyediakan lahan, Pemerintah Provinsi Riau optimistis pengembangan Sekolah Rakyat dapat berjalan lebih cepat dan merata. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas kesempatan belajar, dan mendukung pengentasan kemiskinan melalui pembangunan sumber daya manusia.

Ke depan, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat akan terus mempercepat penyelesaian administrasi, pembangunan fisik, serta persiapan operasional Sekolah Rakyat agar lebih banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan yang layak mulai tahun ajaran baru 2026/2027.