Istana Bantah Haji Isam Ditunjuk sebagai Koordinator Penanganan Karhutla
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 27 Okt 2026, 14.25

JAKARTA, 23 AGUSTUS 2026 — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menunjuk pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan. Prasetyo menegaskan informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak benar.
Kabar itu antara lain beredar melalui unggahan di platform X yang menarasikan Haji Isam ditugaskan memimpin penanganan karhutla. Prasetyo menyampaikan bantahan saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu.
Semua Pihak Diminta Membantu
Prasetyo menjelaskan semua pihak memang diminta ikut membantu penanganan karhutla. Namun, ia menegaskan tidak ada penunjukan khusus terhadap Haji Isam sebagai koordinator karena kewenangan tersebut bukan berada pada posisinya.
Pernyataan itu menjadi klarifikasi pemerintah atas informasi yang ramai dibicarakan di media sosial. Masyarakat dapat merujuk pada keterangan resmi pemerintah untuk memastikan kebenaran informasi mengenai pembagian tugas penanganan karhutla.
BNPB Catat Luas Karhutla
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 72.798 hektare. Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari pada 22 Agustus 2026.
Kalimantan Barat tercatat sebagai provinsi dengan wilayah karhutla terluas, yakni 38.310 hektare. Sebanyak 10.010 petugas dikerahkan untuk membantu pemadaman kebakaran di provinsi tersebut.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
