Kemenkeu Catat Pendapatan Negara di Jawa Timur Tembus Rp128,18 Triliun Dorong Perekonomian Regional
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 1 Okt 2026, 18.04

SURABAYA, 26 AGUSTUS 2026 — Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur mencatat total realisasi pendapatan negara yang dihimpun di wilayah Provinsi Jawa Timur hingga akhir semester I 2026 telah menembus angka Rp128,18 triliun. Capaian impresif ini didorong oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang solid.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa kinerja pendapatan negara mencerminkan pemulihan aktivitas industri manufaktur, perdagangan ritel, dan pariwisata domestik di Jawa Timur yang terus bergerak ekspansif.
Belanja APBN untuk Perlindungan Sosial dan Infrastruktur
Pendapatan negara yang terhimpun langsung disalurkan kembali melalui belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah di Jawa Timur dengan total realisasi mencapai puluhan triliun rupiah. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai bantuan sosial PKH, pembangunan jalan tol perintis, serta subsidi ketahanan pangan.
Kemenkeu Satu Jatim terus memperkuat sinergi antara kantor pajak, bea cukai, perbendaharaan, dan lelang negara guna memberikan asistensi pembiayaan bagi ribuan pelaku UMKM berorientasi ekspor. Fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) dimanfaatkan optimal oleh perajin lokal.
Jawa Timur sebagai Lokomotif Ekonomi Nasional
Keberhasilan penghimpunan pendapatan negara di Jawa Timur menegaskan peran strategis provinsi ini sebagai pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional di pulau Jawa. Soliditas fiskal daerah menjamin daya tahan ekonomi dari ketidakpastian global.
Kemenkeu berkomitmen terus mengawal pengelolaan APBN di Jawa Timur secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
