Kemenkeu Perketat Pengawasan dan Efektivitas Alokasi Anggaran Transfer Daerah di NTT

KUPANG, 26 AGUSTUS 2026 — Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperketat pengawasan dan monitoring penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) serta dana desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur guna menjamin efektivitas belanja publik dan stabilitas ketahanan fiskal daerah. Pengawasan melekat ini bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Menteri Keuangan dalam pengarahannya kepada para kepala daerah di Kupang menekankan bahwa prioritas alokasi TKD harus difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrem, perbaikan jaringan irigasi pertanian jagung, penurunan stunting, dan penyediaan fasilitas air bersih pedesaan.

Akselerasi Penyerapan Dana Desa untuk Program Padat Karya

Pemerintah pusat mendorong pemda di NTT untuk mempercepat realisasi penyerapan anggaran dana desa pada kuartal ketiga melalui skema proyek padat karya tunai desa (PKTD). Skema ini menyerap ribuan tenaga kerja lokal desa dan memberikan perputaran uang langsung di tingkat perkampungan.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi NTT menyediakan layanan klinik akuntansi dan pendampingan pengelolaan keuangan daerah bagi aparatur pemerintah kabupaten. Tata kelola keuangan yang akuntabel mencegah terjadinya pengendapan dana di perbankan.

Menumbuhkan Pusat Ekonomi Baru Kawasan Timur

Optimalisasi belanja fiskal di NTT terbukti mampu menjaga laju pertumbuhan ekonomi regional tetap tumbuh positif di atas rata-rata nasional. Ketersediaan anggaran yang tepat sasaran mempercepat modernisasi fasilitas pelabuhan perikanan dan pariwisata bahari Labuan Bajo.

Kemenkeu berkomitmen terus mengawal transparansi pengelolaan keuangan negara demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang inklusif di Nusa Tenggara Timur.