Kementerian Perhubungan Catat Realisasi Penyerapan Anggaran Infrastruktur 2025 Capai Rp28,68 Triliun
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 1 Okt 2026, 18.04

JAKARTA, 26 AGUSTUS 2026 — Kementerian Perhubungan mencatat realisasi penyerapan anggaran kementerian pada tahun anggaran 2025 berhasil mencapai Rp28,68 triliun atau setara dengan 97,4 persen dari total pagu efektif APBN. Kinerja penyerapan yang tinggi dan akuntabel ini tercermin pada tuntasnya pembangunan puluhan pelabuhan perintis, bandara baru, dan reaktivasi jalur kereta api di berbagai daerah.
Menteri Perhubungan menyampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI bahwa optimalisasi belanja modal Kemenhub diprioritaskan untuk membangun konektivitas di wilayah non-komersial guna memangkas kesenjangan harga barang kebutuhan pokok antarwilayah.
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan dan Bandara Perintis
Realisasi anggaran telah berhasil merampungkan pembangunan 15 pelabuhan penyeberangan perintis di kawasan timur Indonesia, perpanjangan landas pacu 8 bandara pedalaman, serta subsidi operasional kapal Tol Laut dan jembatan udara perintis. Kehadiran layanan transportasi bersubsidi dirasakan langsung manfaatnya oleh jutaan warga kepulauan.
Kemenhub juga meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama belasan tahun berturut-turut. Transparansi proses pengadaan barang dan jasa terus diperkuat melalui sistem e-katalog nasional.
Konektivitas Merajut Nusantara yang Maju
Peningkatan konektivitas transportasi antarwilayah terbukti ampuh mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperlancar arus pariwisata domestik. Transportasi yang andal menjadi urat nadi penggerak persatuan dan kemakmuran bangsa.
Kemenhub berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran agar setiap rupiah dana rakyat menghasilkan manfaat infrastruktur yang berkualitas dan berdaya tahan lama.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
