Kementerian PU Tangani 1.229 Lokasi Kekeringan Akibat El Nino
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 13 Nov 2026, 15.43

JAKARTA, 23 AGUSTUS 2026 — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menangani sebanyak 1.229 lokasi terdampak kekeringan di berbagai wilayah Indonesia, mencakup sektor pertanian, permukiman, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga 21 Agustus 2026, sebanyak 1.072 lokasi telah selesai ditangani, sementara 157 lokasi lainnya masih dalam proses penanganan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan ketersediaan air menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, terutama di sektor pertanian yang sangat bergantung pada kepastian pasokan air. "Layanan air yang berkualitas merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, terutama bagi wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber daya air dan dampak perubahan iklim," kata Dody di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Penanganan tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU untuk memperkuat respons terhadap dampak kekeringan akibat El Nino kuat yang melanda sejumlah daerah. Dari total 1.229 lokasi, rinciannya mencakup 157 lokasi sawah, 931 lokasi permukiman, dan 141 lokasi karhutla.
Selamatkan Puluhan Ribu Hektare Sawah
Hasil penanganan hingga saat ini telah membantu menyelamatkan sekitar 41.252 hektare area sawah serta melayani kebutuhan air bersih bagi 616.033 jiwa. Di sektor pertanian, langkah yang dilakukan meliputi pemompaan air dari sungai ke areal persawahan, normalisasi saluran irigasi, pembuatan saluran darurat, hingga optimalisasi jaringan air.
Dari 157 lokasi penanganan sawah, sebanyak 124 lokasi telah selesai ditangani. Pemompaan air dari sungai ke sawah menjadi metode utama yang diterapkan di 69 lokasi, atau sekitar 43,9 persen dari total penanganan sektor pertanian.
Distribusi Air Bersih di Kawasan Permukiman
Di wilayah permukiman, Kementerian PU memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui distribusi air bersih. Dari 931 lokasi penanganan, sebanyak 811 lokasi telah selesai ditangani, dengan distribusi air menjadi bentuk penanganan terbesar mencakup 902 lokasi atau sekitar 96,9 persen dari total penanganan kekeringan di kawasan permukiman.
Penanganan juga menyasar ancaman karhutla, dengan 141 lokasi tercatat mendapat penanganan dan 137 lokasi di antaranya telah selesai melalui upaya pemadaman titik api. Secara regional, wilayah Jawa menjadi kawasan dengan cakupan penanganan terbesar, mencapai 728 lokasi, yang turut memberikan manfaat bagi 26.346 hektare sawah dan pelayanan air bersih bagi 533.604 jiwa.
Kementerian PU menyatakan akan terus mengerahkan sumber daya dan infrastruktur yang tersedia untuk menghadapi dampak kekeringan, menjaga ketersediaan air bagi masyarakat, serta melindungi lahan pertanian agar produktivitas pangan tetap terjaga. Langkah ini disebut selaras dengan Sasaran Utama PU 608 yang mengarahkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
