Komdigi Jalankan Tiga Agenda Prioritas Kedaulatan Digital
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 6 Sep 2026, 12.21

JAKARTA, 17 AGUSTUS 2026 — Kementerian Komunikasi dan Digital menjalankan tiga agenda strategis dalam 60 Program Kerja Prioritas Nasional untuk memperkuat kedaulatan digital. Agenda tersebut mencakup penguasaan infrastruktur, perlindungan data, pengembangan teknologi, dan keamanan ruang informasi.
Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan transformasi digital perlu memberi manfaat kepada masyarakat. Pernyataan disampaikan saat upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kantor Kementerian Komdigi.
Pengawasan Platform Digital
Lebih dari 204 platform telah menyerahkan penilaian mandiri profil risiko kepada pemerintah. Data tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola dan pengawasan ekosistem digital.
Komdigi melanjutkan koordinasi lintas sektor untuk menjalankan agenda prioritas nasional. Pelaksanaannya diarahkan pada infrastruktur digital yang berdaulat, perlindungan pengguna, dan pengembangan teknologi dalam negeri.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
