Legislator PKS Dukung Penundaan Pasukan ke Gaza, Soroti Jalur PBB dan Ujian Peran Indonesia

Jakarta, 23 Maret 2026 — Dukungan terhadap keputusan pemerintah menunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza terus mengalir. Salah satunya datang dari Anggota Fraksi PKS DPR RI, Ahmad Heryawan, yang menilai langkah tersebut sebagai keputusan tepat di tengah situasi konflik yang masih bergejolak.

Menurut Heryawan, kondisi di Gaza saat ini masih sangat dinamis dan penuh risiko, sehingga membutuhkan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis, khususnya yang menyangkut keselamatan personel dan legitimasi internasional.

“Keputusan pemerintah menunda pengiriman pasukan merupakan langkah bijak. Keterlibatan Indonesia harus berada dalam kerangka hukum internasional yang jelas melalui mandat resmi PBB,” ujarnya, Minggu (22/3/2026).

Tekankan Jalur PBB sebagai Mekanisme Utama

Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode tersebut menegaskan bahwa Indonesia selama ini konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan berkomitmen terhadap perdamaian dunia.

Dalam konteks itu, ia menilai jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai mekanisme paling tepat agar kontribusi Indonesia tidak hanya efektif, tetapi juga memiliki legitimasi global yang kuat.

Menurutnya, keterlibatan tanpa mandat resmi berpotensi menimbulkan persoalan hukum internasional sekaligus meningkatkan risiko di lapangan.

Diplomasi Kemanusiaan Jadi Kunci

Selain soal pasukan, Heryawan juga menyoroti pentingnya peran diplomasi Indonesia dalam mendorong terciptanya gencatan senjata permanen serta penyelesaian konflik secara damai di Gaza.

Ia menekankan bahwa kontribusi Indonesia tidak harus selalu berbentuk pengerahan militer, melainkan juga dapat diwujudkan melalui bantuan kemanusiaan dan diplomasi aktif di forum internasional.

“Indonesia perlu terus mengedepankan diplomasi kemanusiaan, memperkuat dukungan bagi rakyat Palestina, serta mendorong solusi damai yang berkeadilan,” katanya.

Dorong Evaluasi Keterlibatan dalam BOP

Lebih lanjut, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI itu juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP), apabila tidak menunjukkan komitmen tegas terhadap kemerdekaan Palestina.

Ia menilai, posisi Indonesia sebagai negara dengan politik bebas aktif harus tetap berpijak pada prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap kemanusiaan.

“Jika BOP tidak tegas menjamin kemerdekaan Palestina, maka keberadaan Indonesia di dalamnya perlu segera dievaluasi,” tegasnya.

Pemerintah Tangguhkan Pengiriman Pasukan

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sempat merencanakan pengiriman sekitar 8.000 pasukan TNI untuk misi perdamaian di Gaza. Namun, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk menunda rencana tersebut.

Keputusan ini diambil seiring meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk memanasnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Melalui keterangan resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), disebutkan bahwa seluruh pembahasan terkait pengiriman pasukan saat ini ditangguhkan hingga situasi dinilai lebih kondusif.

Ujian Konsistensi Politik Luar Negeri

Penundaan ini sekaligus menjadi ujian bagi konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Di satu sisi, langkah hati-hati dinilai penting untuk menjaga stabilitas dan keselamatan. Namun di sisi lain, publik juga menaruh harapan agar Indonesia tetap memainkan peran strategis dalam mendorong perdamaian dan keadilan di Palestina.

Ke depan, arah kebijakan Indonesia dalam merespons konflik Gaza akan menjadi sorotan, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.