Menhan Sjafrie dan Menhan Australia Sepakat Perkuat Kerja Sama Pertahanan, Morotai Disiapkan Jadi Pusat Latihan Militer
Samuel
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 20 Jul 2026, 18.56

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan strategis untuk memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara.
Salah satu poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah percepatan implementasi Jakarta Treaty, atau traktat keamanan bersama yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Februari 2026.
Percepat Implementasi Jakarta Treaty
Menhan Sjafrie menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan bilateral tersebut adalah mempercepat realisasi kerja sama pertahanan yang tertuang dalam Jakarta Treaty.
“Intinya adalah mengakselerasi Jakarta Treaty, yaitu bagaimana implementasi pertahanan kita tingkatkan. Hubungan negara dengan negara sangat tergantung pada hubungan personal antar-institusi tersebut,” ujar Sjafrie.
Traktat ini menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat hubungan pertahanan antara Indonesia dan Australia, terutama dalam menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik.
Morotai Disiapkan Jadi Pangkalan Latihan Militer Internasional
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga membahas rencana pengembangan Morotai di Maluku Utara sebagai pangkalan militer terpadu dan pusat latihan militer bersama berskala internasional.
Pulau Morotai memiliki nilai strategis sekaligus sejarah penting karena pernah menjadi basis militer Sekutu pada masa Perang Dunia II.
Menurut Sjafrie, infrastruktur pertahanan yang sudah ada di wilayah tersebut akan diperbaiki dan dikembangkan untuk mendukung latihan militer bersama.
“Kita tidak ingin negara kita menutup diri. Kita ingin open minded dengan negara-negara lain. Morotai akan disiapkan sebagai pangkalan militer terpadu udara, laut, dan darat untuk memperkuat pertahanan di bibir Pasifik,” jelasnya.
TNI Didukung Berperan dalam Stabilitas Kawasan
Selain pembahasan strategis, Sjafrie dan Richard Marles juga menyaksikan penandatanganan teknis implementasi Jakarta Treaty oleh jajaran Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dari kedua negara.
Melalui kerja sama ini, Indonesia berharap TNI tidak hanya berperan sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang, tetapi juga memiliki peran lebih luas sebagai kekuatan militer yang aktif menjaga stabilitas kawasan internasional.
Morotai Diperkuat sebagai Garda Pertahanan
Saat ini, Lanud Leo Wattimena di Morotai terus dikembangkan menjadi salah satu garda terdepan sistem pertahanan Indonesia di kawasan utara Maluku.
Pengembangan tersebut mencakup berbagai fasilitas strategis seperti:
Penguatan satuan radar
Sistem pertahanan rudal
Detasemen pertahanan udara
Pengembangan pangkalan TNI Angkatan Laut
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk memperkuat posisi pertahanan nasional di kawasan Pasifik yang semakin dinamis secara geopolitik.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
