Menperin: BUMN harus jadi pembangun kapabilitas nasional
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 25 Agu 2026, 19.16

JEMBRANA, 25 AGUSTUS 2026 — Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan dalam konteks industrialisasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mengambil peran sebagai pembangun kapabilitas, bukan hanya sebagai pemilik aset atau pelaksana proyek. Dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, Menperin mengatakan cara itu dilakukan dengan memperkuat rantai nilai, mempercepat hilirisasi, membuka pasar, membawa industri kecil dan menengah masuk ke rantai pasok, serta membangun teknologi dan talenta.
Komitmen Pelayanan Publik dan Efisiensi Pembangunan
Hal itu disampaikan Agus saat memberikan pembekalan pada Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) Pegawai BUMN Batch 1 Tahun 2026 di Kodiklat TNI, Serpong, Tangerang, Rabu (19/8). Dalam kesempatan itu, Menperin menekankan pentingnya kualitas kepemimpinan BUMN dalam menghadapi perubahan global yang semakin cepat dan penuh ketidakpastian.
Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen tinggi untuk memperbaiki tata kelola BUMN secara substantif melalui pencetakan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan berjiwa patriot. Ia menilai, Program P3MD merupakan sebuah terobosanout of the boxyang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan BUMN.
Menurut Agus, para calon pemimpin BUMN harus memiliki kemampuan membaca perubahan serta memastikan bisnis perusahaan yang dikelolanya tetap relevan dalam jangka panjang. Ia mengatakan hal itu menjadi semakin penting di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi yang dapat mengubah peta persaingan, rantai pasok, teknologi, hingga model bisnis perusahaan.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
