Menteri Bahlil: PLTS 100 GWp dorong kemandirian energi nasional
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 25 Agu 2026, 19.14

JEMBRANA, 25 AGUSTUS 2026 — Gilimanuk, Bali (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) merupakan strategi pemerintah untuk mendorong kemandirian energi nasional. "Terlebih lagi, Indonesia sudah memiliki industri panel surya dan industri baterai penyimpanan listrik/BESS di dalam negeri, sehingga melalui PLTS 100 GWp kita betul-betul akan berdiri di atas kaki kita sendiri," ujar Bahlil dalam acara Launching dan Groundbreaking Program PLTS 100 GWp yang berlangsung di Gilimanuk, Bali, Selasa.
Komitmen Pelayanan Publik dan Efisiensi Pembangunan
Menurut Bahlil, sebagai negara tropis dengan paparan sinar matahari sepanjang tahun, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi surya. Penguatan industri panel surya dan sistem penyimpanan energi baterai di dalam negeri menjadi salah satu fondasi dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
Baca juga:Prabowo janji beri penghargaan jika PLTS 100 GWp tuntas dua tahun Program PLTS 100 GWp juga diarahkan memberikan dampak ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan laporan Menteri ESDM, pemanfaatan energi surya melalui program ini berpotensi memberikan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari Rp73 triliun per tahun karena biaya listrik PLTS lebih rendah dibandingkan pembangkit diesel atau gas.
Program tersebut juga diproyeksikan menghemat penggunaan diesel hingga 6 juta kilo liter per tahun secara nasional, termasuk 500 ribu kilo liter per tahun khusus di Bali. "Proyek PLTS 100 GWp berpotensi menciptakan 5,52 juta lapangan kerja akumulatif (3,5 juta di industri panel surya & BESS, serta 2 juta di sektor konstruksi) dan mampu mengurangi emisi karbon sebesar 140,16 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon mencapai Rp6,31 triliun," tutur Bahlil.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
