Menteri Bahlil sebut 12,6 GW listrik Indonesia masih gunakan solar
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 25 Agu 2026, 19.18

JEMBRANA, 25 AGUSTUS 2026 — Gilimanuk, Bali (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan sebesar 12,6 gigawatt (GW) listrik di Indonesia masih menggunakan solar, sehingga pemerintah mempercepat program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp. “Total listrik yang ada di Indonesia masih ada 12,6 GW yang memakai solar,” ucap Bahlil dalam acara Launching dan Groundbreaking Program PLTS 100 GWp yang berlangsung di Gilimanuk, Bali, Selasa.
Komitmen Pelayanan Publik dan Efisiensi Pembangunan
Bahlil menyampaikan, untuk memproduksi 12,6 GW listrik dengan solar, dibutuhkan sekitar 230–250 ribu barel per hari. Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah mempercepat program PLTS 100 GWp untuk menekan konsumsi solar yang digunakan sebagai pembangkit listrik.
Baca juga:AESI siap dukung percepatan pembangunan PLTS nasional “Kalau ini mampu kita lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita, khususnya jenis solar, akan turun dan semuanya akan memakai energi nasional,” kata Bahlil.
Khusus untuk Bali, lanjut dia, dengan menggunakan PLTS berkapasitas 1 GW, maka PLN dapat melakukan efisiensi konsumsi solar sebesar 0,5–0,6 juta KL. “Jadi, tidak heran kemudian kalau ini kami lakukan di Bali, Pak. Karena kampanyenya adalah green energy (energi hijau),” ujar Bahlil.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
