Menteri PKP: Tim koordinasi untuk petakan aset negara bagi perumahan
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 17 Sep 2026, 08.44

MAJALENGKA, 25 AGUSTUS 2026 — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pembentukan tim koordinasi di bawah BP BUMN untuk mengidentifikasi dan mengoordinasikan pemanfaatan aset-aset negara yang berpotensi digunakan untuk pembangunan perumahan. Dirinya mengatakan pemanfaatan aset negara harus dilakukan dengan tujuan yang baik dan melalui tata kelola yang benar. Menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan dukungan data untuk memastikan pembangunan perumahan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Komitmen Pelayanan Publik dan Efisiensi Pembangunan
“Yang kita bahas adalah bagaimana pemanfaatan lahan negara dengan tujuan yang baik dan dengan cara yang benar. Data-data juga sudah disiapkan oleh BPS supaya tepat sasaran. Dari pembahasan ini akan dibentuk satu tim koordinasi di bawah Pak Dony Oskaria untuk aset-aset negara yang akan dimanfaatkan dalam bidang perumahan,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Rabu. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria, serta Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin melakukan rapat bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh.
Rapat tersebut membahas pemanfaatan aset negara untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan, termasuk memastikan kesiapan lahan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta tata kelola pemanfaatan aset agar berjalan sesuai ketentuan. Dalam pertemuan tersebut disepakati pembentukan tim koordinasi di bawah BP BUMN untuk mengidentifikasi dan mengoordinasikan pemanfaatan aset-aset negara yang berpotensi digunakan untuk pembangunan perumahan. Aset milik BUMN, khususnya PT KAI, menjadi salah satu sumber lahan yang memiliki potensi besar untuk mendukung penyediaan hunian di kawasan perkotaan.
Baca juga:Kementerian PKP siapkan skema rusun berbasis aset negara di kampus Baca juga:Pemerintah siapkan lahan eks BLBI dan aset rampasan untuk rumah rakyat
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
