Menteri PKP: Tim koordinasi untuk petakan aset negara bagi perumahan
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 1 Sep 2026, 17.30

MAJALENGKA, 25 AGUSTUS 2026 — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pembentukan tim koordinasi di bawah BP BUMN untuk mengidentifikasi dan mengoordinasikan pemanfaatan aset-aset negara yang berpotensi digunakan untuk pembangunan perumahan. Dirinya mengatakan pemanfaatan aset negara harus dilakukan dengan tujuan yang baik dan melalui tata kelola yang benar. Menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan dukungan data untuk memastikan pembangunan perumahan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Komitmen Pelayanan Publik dan Efisiensi Pembangunan
“Yang kita bahas adalah bagaimana pemanfaatan lahan negara dengan tujuan yang baik dan dengan cara yang benar. Data-data juga sudah disiapkan oleh BPS supaya tepat sasaran. Dari pembahasan ini akan dibentuk satu tim koordinasi di bawah Pak Dony Oskaria untuk aset-aset negara yang akan dimanfaatkan dalam bidang perumahan,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Rabu. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria, serta Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin melakukan rapat bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh.
Rapat tersebut membahas pemanfaatan aset negara untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan, termasuk memastikan kesiapan lahan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta tata kelola pemanfaatan aset agar berjalan sesuai ketentuan. Dalam pertemuan tersebut disepakati pembentukan tim koordinasi di bawah BP BUMN untuk mengidentifikasi dan mengoordinasikan pemanfaatan aset-aset negara yang berpotensi digunakan untuk pembangunan perumahan. Aset milik BUMN, khususnya PT KAI, menjadi salah satu sumber lahan yang memiliki potensi besar untuk mendukung penyediaan hunian di kawasan perkotaan.
Baca juga:Kementerian PKP siapkan skema rusun berbasis aset negara di kampus Baca juga:Pemerintah siapkan lahan eks BLBI dan aset rampasan untuk rumah rakyat
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Narasi Kepala BPKP Dikaitkan Perkara Lain Perlu Diuji dengan Fakta
JAKARTA, 8 SEPTEMBER 2026 — Munculnya narasi di media sosial yang mengaitkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dengan perkara yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah, d

BMKG Pantau Erupsi Anak Krakatau 24 Jam, Warga Diimbau Tetap Waspada
JAKARTA, 6 SEPTEMBER 2026 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus melakukan pemantauan selama 24 jam terhadap aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dan dampaknya terhadap atmosfer, penerban

YPPI Tegaskan Masyarakat Adat Miliki Peran Sangat Strategis dalam Pembangunan
JAKARTA, 5 SEPTEMBER 2026 — Masyarakat adat merupakan bagian penting dari keberagaman sekaligus masa depan bangsa Indonesia. Tidak hanya memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal, masyarakat adat juga mempuny
