Menteri PKP ungkap pembentukan tim bersama terkait investasi Qatar
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 27 Okt 2026, 13.52

JAKARTA, 25 AGUSTUS 2026 — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan adanya pembentukan tim bersama terkait rencana investasi Qatar untuk pembangunan hunian di kawasan Kampung Bandan, Jakarta. "Untuk rencana investasi di Kampung Bandan, sesuai arahan Bapak Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dibuat tim bersama antara BPKP, BP BUMN, PT KAI, BPS, dan pihak Qatar, sehingga dipastikan semua tata kelolanya benar," kata Maruarar atau akrab disapa Ara di Jakarta, Rabu.
Komitmen Pelayanan Publik dan Efisiensi Pembangunan
Menurut dia, tim tersebut akan membahas dan memastikan rencana pemanfaatan lahan, kebutuhan data, skema investasi, serta aspek tata kelola lainnya dapat berjalan sesuai ketentuan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkolaborasi dengan investor asal Qatar, Al Qilaa International Group (Al Qilaa) untuk membangun hunian vertikal guna mewujudkan 3 juta rumah untuk masyarakat.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dalam pencanangan pra kerja sama program Pembangunan 3 Juta Rumah di Indonesia di Jakarta, Rabu menyatakan kolaborasi itu merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan aset lahan KAI melalui konsep transit oriented development (TOD). Dikatakan inisiatif kemitraan itu merupakan tindak lanjut dari peluncuran proyek investasi Al Qilaa Group asal Qatar untuk membangun satu juta unit hunian vertikal dengan Kementerian PKP pada Juni lalu.
Investor asal Qatar, Al Qilaa International Group (Al Qilaa), terus menunjukkan komitmennya untuk membangun satu juta rumah di Indonesia dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah dari Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, pada tahap awal akan dibangun 50.000 unit hunian di atas lahan milik PT KAI, sebagai bagian dari kawasan TOD.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
