Menteri PPN Rachmat Pambudy Tekankan Kolaborasi dan Investasi untuk Akselerasi Transisi Energi Indonesia
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 14 Sep 2026, 11.47

JEMBRANA, 25 AGUSTUS 2026 — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan bahwa percepatan transisi energi Indonesia kini perlu diarahkan pada tahap implementasi yang konkret, mulai dari penyiapan proyek, penguatan skema pembiayaan, hingga peningkatan investasi yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Penegasan tersebut disampaikan Rachmat dalam sambutannya pada Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (19/8).
Komitmen Pelayanan Publik dan Efisiensi Pembangunan
ISEW 2026 menjadi salah satu wadah strategis bagi penguatan kerja sama energi antara Indonesia dan Jerman. Forum ini mempertemukan pembuat kebijakan, pelaku usaha, pengembang teknologi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong kolaborasi yang berorientasi pada investasi dan realisasi proyek energi berkelanjutan. Menurut Rachmat, keberhasilan transisi energi tidak cukup hanya ditopang oleh arah kebijakan dan perencanaan. Setiap agenda strategis perlu diterjemahkan menjadi proyek yang jelas, didukung pembiayaan yang memadai, serta memberikan kontribusi nyata terhadap sasaran pembangunan Indonesia.
“Tahap berikutnya dari transisi energi Indonesia harus berfokus pada implementasi. Setiap kebijakan energi utama harus memiliki jalur proyek yang jelas. Setiap jalur proyek harus memiliki jalur pembiayaan. Dan setiap investasi harus berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan nasional kita,” ujar Menteri Rachmat. Saat ini, Indonesia tengah memasuki tahap pertama dalam peta jalan percepatan transisi energi, yakni periode penguatan fondasi hingga 2029. Pada fase ini, pemerintah mendorong pembatasan pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara baru, percepatan pemanfaatan energi terbarukan beserta sistem penyimpanan energi, perluasan jaringan ketenagalistrikan, serta pengalihan subsidi energi fosil ke arah energi yang lebih bersih.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan landasan regulasi untuk pengembangan berbagai sumber energi masa depan, termasuk energi nuklir, hidrogen, dan amonia rendah karbon. Memasuki tahap kedua hingga 2034, agenda transisi energi akan diarahkan pada percepatan transformasi melalui penghentian bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara, penerapan teknologi penangkapan karbon pada sektor-sektor yang sulit menurunkan emisi, eksplorasi potensi energi laut, serta pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir komersial pertama di Indonesia.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
