P3-TGAI 2026 Tingkatkan Irigasi Berbasis Partisipasi Masyarakat
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 24 Agu 2026, 11.09

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2026 — Pemerintah menjalankan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi 2026 untuk memperbaiki jaringan irigasi berbasis partisipasi masyarakat. Program Kementerian Pekerjaan Umum tersebut diarahkan untuk mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
Masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan agar infrastruktur sesuai kebutuhan lahan pertanian setempat. Pendekatan partisipatif juga memberi peran kepada kelompok pengguna air dalam pengelolaan hasil pembangunan.
Pemeliharaan Infrastruktur
Jaringan irigasi yang lebih andal diharapkan membantu pengaturan pasokan air menuju sawah. Ketersediaan air menjadi bagian penting dalam menjaga jadwal tanam dan produktivitas petani.
Pemerintah meminta masyarakat menjaga dan memanfaatkan jaringan secara berkelanjutan. Pemeliharaan setelah pembangunan diperlukan agar fungsi irigasi dapat bertahan dalam jangka panjang.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
