PBB Konfirmasi Indonesia Masuk Pasukan Stabilisasi Gaza, Bersama Empat Negara Lain

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengonfirmasi Indonesia sebagai salah satu negara yang akan tergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza pasca konflik. Kepastian ini disampaikan dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York pada 24 Maret 2026 oleh Perwakilan Tinggi PBB untuk Gaza, Nickolay Mladenov, sebagai bagian dari rencana internasional untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendukung transisi pemerintahan di wilayah tersebut.

Dalam keterangannya, Mladenov menyebut Indonesia bersama Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania telah menyatakan komitmen mengirimkan personel militer untuk misi tersebut. “Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania telah berkomitmen untuk mengirim pasukan ke Pasukan Stabilisasi Internasional sementara,” ujarnya di hadapan Dewan Keamanan PBB.

Rencana pembentukan pasukan ini merupakan bagian dari skema komprehensif yang dimediasi oleh Donald Trump sejak September 2025 untuk mengakhiri konflik di Gaza. Dalam kerangka tersebut, pasukan internasional akan bertugas menjaga keamanan wilayah serta mengambil alih stabilisasi dari kelompok bersenjata yang sebelumnya menguasai sebagian area.

Mladenov juga menegaskan bahwa pembentukan struktur pemerintahan transisi telah berjalan melalui Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. “Komite Nasional menjalankan wewenang semata-mata secara sementara. Tujuan akhirnya adalah Otoritas Palestina yang direformasi yang mampu memerintah Gaza dan Tepi Barat,” kata dia. Ia menambahkan, “Implementasi penuh rencana komprehensif juga merupakan satu-satunya jalan yang memberikan keamanan yang berkelanjutan bagi Israel.”

Meski gencatan senjata telah diberlakukan sejak Oktober 2025, situasi di lapangan masih belum stabil. Data Kementerian Kesehatan Palestina mencatat sedikitnya 673 korban jiwa kembali berjatuhan akibat pelanggaran gencatan senjata. Secara keseluruhan, konflik berkepanjangan di Gaza telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan menghancurkan hampir 80 persen infrastruktur sipil.

Rencana stabilisasi ini juga mencakup program pelucutan senjata dan reintegrasi kelompok bersenjata, yang dikembangkan bersama sejumlah negara penjamin seperti Amerika Serikat, Mesir, Turki, dan Qatar. PBB mendorong seluruh pihak, termasuk kelompok di Gaza, untuk menerima kerangka kerja tersebut guna memastikan proses perdamaian berjalan.

Keterlibatan Indonesia dalam misi ini mencerminkan peran aktif dalam operasi penjaga perdamaian dunia yang selama ini telah dijalankan di berbagai kawasan konflik. Namun, kompleksitas geopolitik di Timur Tengah menjadi tantangan tersendiri, mengingat keterlibatan berbagai kekuatan global serta potensi eskalasi konflik yang masih terbuka.

Dari sisi dampak, partisipasi Indonesia berpotensi memperkuat posisi diplomasi di tingkat internasional serta meningkatkan kontribusi dalam misi kemanusiaan global. Bagi masyarakat Indonesia, kebijakan ini menunjukkan komitmen terhadap perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan perlindungan maksimal bagi personel yang bertugas serta kesiapan logistik dalam menghadapi situasi keamanan yang dinamis.

Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus berkoordinasi dengan PBB dan negara mitra untuk mempersiapkan pengerahan pasukan secara bertahap. Langkah lanjutan meliputi pelatihan khusus, penyusunan aturan pelibatan, serta evaluasi berkala terhadap perkembangan situasi di Gaza guna memastikan misi berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.