Pemerintah Berikan Insentif Fiskal Strategis Pacu Akselerasi Restrukturisasi dan Kinerja BUMN
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 26 Agu 2026, 17.25

JAKARTA, 26 AGUSTUS 2026 — Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan paket kebijakan insentif fiskal terukur guna mendukung percepatan restrukturisasi, merger, dan penguatan neraca keuangan perseroan BUMN strategis. Insentif perpajakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing korporasi pelat merah di pasar global.
Wakil Menteri BUMN menyampaikan bahwa fasilitas insentif seperti penundaan pajak atas pengalihan aset dan pembebasan bea masuk suku cadang vital membantu BUMN di sektor infrastruktur, energi, farmasi, dan transportasi mempercepat proses penyehatan neraca keuangan.
Transformasi Menuju Korporasi Kelas Dunia
Program restrukturisasi BUMN yang didukung insentif fiskal terbukti sukses meningkatkan produktivitas aset dan menekan beban utang perseroan secara drastis. Holding BUMN di sektor industri pertambangan dan pupuk mencatatkan lonjakan efisiensi biaya logistik hingga triliunan rupiah.
Kementerian BUMN memastikan bahwa proses penggabungan usaha tetap memprioritaskan perlindungan hak-hak karyawan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Transparansi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) terus ditingkatkan sesuai standar internasional.
Kontribusi Signifikan terhadap Dividen dan Pajak
Peningkatan kinerja fundamental BUMN memberikan dampak positif nyata pada kenaikan setoran dividen, royalti, dan penerimaan pajak ke kas negara yang digunakan untuk membiayai program perlindungan sosial masyarakat. BUMN kokoh berfungsi ganda sebagai lokomotif ekonomi dan agen pembangunan bangsa.
Pemerintah berkomitmen terus mendampingi transformasi BUMN agar semakin tangguh, mandiri, dan berdaya saing global.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Narasi Kepala BPKP Dikaitkan Perkara Lain Perlu Diuji dengan Fakta
JAKARTA, 8 SEPTEMBER 2026 — Munculnya narasi di media sosial yang mengaitkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dengan perkara yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah, d

BMKG Pantau Erupsi Anak Krakatau 24 Jam, Warga Diimbau Tetap Waspada
JAKARTA, 6 SEPTEMBER 2026 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus melakukan pemantauan selama 24 jam terhadap aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dan dampaknya terhadap atmosfer, penerban

YPPI Tegaskan Masyarakat Adat Miliki Peran Sangat Strategis dalam Pembangunan
JAKARTA, 5 SEPTEMBER 2026 — Masyarakat adat merupakan bagian penting dari keberagaman sekaligus masa depan bangsa Indonesia. Tidak hanya memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal, masyarakat adat juga mempuny
