Pemerintah Berikan Insentif Fiskal Strategis Pacu Akselerasi Restrukturisasi dan Kinerja BUMN
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 1 Okt 2026, 18.04

JAKARTA, 26 AGUSTUS 2026 — Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan paket kebijakan insentif fiskal terukur guna mendukung percepatan restrukturisasi, merger, dan penguatan neraca keuangan perseroan BUMN strategis. Insentif perpajakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing korporasi pelat merah di pasar global.
Wakil Menteri BUMN menyampaikan bahwa fasilitas insentif seperti penundaan pajak atas pengalihan aset dan pembebasan bea masuk suku cadang vital membantu BUMN di sektor infrastruktur, energi, farmasi, dan transportasi mempercepat proses penyehatan neraca keuangan.
Transformasi Menuju Korporasi Kelas Dunia
Program restrukturisasi BUMN yang didukung insentif fiskal terbukti sukses meningkatkan produktivitas aset dan menekan beban utang perseroan secara drastis. Holding BUMN di sektor industri pertambangan dan pupuk mencatatkan lonjakan efisiensi biaya logistik hingga triliunan rupiah.
Kementerian BUMN memastikan bahwa proses penggabungan usaha tetap memprioritaskan perlindungan hak-hak karyawan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Transparansi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) terus ditingkatkan sesuai standar internasional.
Kontribusi Signifikan terhadap Dividen dan Pajak
Peningkatan kinerja fundamental BUMN memberikan dampak positif nyata pada kenaikan setoran dividen, royalti, dan penerimaan pajak ke kas negara yang digunakan untuk membiayai program perlindungan sosial masyarakat. BUMN kokoh berfungsi ganda sebagai lokomotif ekonomi dan agen pembangunan bangsa.
Pemerintah berkomitmen terus mendampingi transformasi BUMN agar semakin tangguh, mandiri, dan berdaya saing global.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
