Pemerintah Penuhi Kebutuhan Dasar dan Layanan Publik Korban Gempa NTT
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 16 Sep 2026, 16.53

JAKARTA, 20 AGUSTUS 2026 — Pemerintah memperkuat penanganan dampak gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur melalui distribusi logistik, dapur umum, layanan pendidikan, dan pendataan kerusakan. Data tersebut disiapkan sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan sejumlah menteri, kepala lembaga, dan pimpinan BUMN telah turun sejak hari pertama. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah di wilayah terdampak.
Dukungan bagi Pengungsi
Di Kabupaten Nagekeo, Kementerian Sosial melayani pengungsi, menyalurkan bantuan, dan mengoperasikan dapur umum hingga 19 Agustus. Tim juga melakukan asesmen kebutuhan masyarakat.
Pada 20 Agustus, Sentra Efata Kupang memberikan dukungan psikososial kepada sekitar 20 anak di posko pengungsian mandiri Stella Maris. Penanganan berlanjut dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan layanan publik.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
