Pemerintah Perkuat Komunikasi dengan Negara Tetangga soal Dampak Asap Karhutla

JAKARTA, 23 AGUSTUS 2026 — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah menjalin komunikasi dengan negara tetangga terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Komunikasi tersebut dilakukan baik secara informal maupun melalui jalur formal oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.

"Kalau secara informal ada, secara formal memang sebagai negara tetangga kan juga melalui Pak Menlu tentu ada komunikasi. Makanya kita berusaha secepatnya untuk menangani karhutla ini," ujar Prasetyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Prasetyo menuturkan komunikasi dengan negara tetangga tersebut berjalan seiring upaya pemerintah mempercepat penanganan karhutla di dalam negeri. Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat penanganan di lapangan melalui koordinasi lintas sektor, termasuk penambahan helikopter water bombing, alat pelindung diri (APD), dan pasukan tambahan.

Pembagian Tugas Antar-Kementerian

Pemerintah pusat juga membagi penugasan kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk memberikan atensi khusus terhadap penanganan karhutla di masing-masing wilayah. "Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Tengah dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," ujarnya.

Pembagian tugas tersebut antara lain melibatkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut diberi tanggung jawab memberikan perhatian terhadap salah satu wilayah penanganan karhutla.

Prasetyo menegaskan pembagian wilayah tersebut bukan berarti para pejabat hanya bertanggung jawab pada daerah yang telah ditentukan. "Jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain. Ini hanya membagi atensi supaya ada percepatan," katanya.

Belum Ada Rencana Satgas Khusus

Terkait wacana pembentukan satuan tugas (satgas) khusus penanganan karhutla, Prasetyo mengatakan pemerintah belum melihat kebutuhan untuk membentuk struktur baru. Ia menilai koordinasi lintas sektor yang berjalan saat ini sudah cukup kuat untuk menangani karhutla di lapangan.

"Saya kira belum, karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu juga kita koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat," katanya. Ia menambahkan, penambahan personel dari tiga batalion juga telah dioperasikan untuk memperkuat penanganan karhutla di sejumlah titik.

Pemerintah, kata Prasetyo, terus mengerahkan berbagai unsur dan sumber daya agar karhutla dapat segera dikendalikan sehingga dampaknya tidak semakin meluas. "Sama-sama kita kroyok," ucap Prasetyo.

Sebelumnya, pemerintah telah meningkatkan upaya pengendalian dan penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera dengan mengerahkan 12.880 personel untuk pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), dan pemantauan kualitas udara. Presiden Prabowo Subianto turut memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8), termasuk berkoordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam rapat tersebut, Presiden mengarahkan penambahan bantuan alat dan fasilitas pendukung pemadaman, di antaranya empat helikopter water bombing, 100 unit pompa air, 2.000 unit APD, cangkul gepyok, sumur bor, dan selang air. Bantuan tersebut disiapkan untuk mempercepat pengendalian titik api sekaligus meminimalkan dampak asap bagi masyarakat di dalam maupun luar negeri.