Pemerintah Siapkan Aturan WFH untuk Swasta dan BUMN, Menaker: Segera Diumumkan

Jakarta — Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan perluasan work from home (WFH) tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga untuk sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan tersebut akan dituangkan dalam Surat Edaran (SE) yang saat ini dalam tahap finalisasi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pihaknya segera mengumumkan SE terkait imbauan WFH sekaligus Program Optimasi Energi di tempat kerja kepada publik dalam waktu dekat.

“Terkait dengan Surat Edaran (SE) dan Program Optimasi Energi di tempat kerja, untuk perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD, segera kita akan umumkan ke teman-teman media dan publik,” ujar Yassierli dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, penerapan WFH untuk sektor non-pemerintah tidak akan bersifat kaku. Pemerintah memberikan ruang fleksibilitas bagi perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik industri masing-masing.

“Penerapannya fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sektor usaha,” katanya.

Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari penerapan WFH bagi ASN yang mulai berlaku setiap hari Jumat sejak 1 April 2026. Program tersebut akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan untuk melihat efektivitasnya terhadap produktivitas kerja dan efisiensi energi.

Dalam implementasinya, pemerintah menetapkan sejumlah sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH, antara lain layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Selain itu, sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan juga tetap beroperasi secara langsung.

Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap dilakukan secara tatap muka selama lima hari dalam seminggu tanpa pembatasan. Sementara untuk pendidikan tinggi, khususnya mahasiswa semester empat ke atas, kebijakan akan disesuaikan dengan aturan kementerian terkait.

Kebijakan WFH yang diperluas ini juga dikaitkan dengan upaya efisiensi energi nasional melalui Program Optimasi Energi di lingkungan kerja. Pemerintah mendorong pengurangan konsumsi energi di perkantoran sebagai bagian dari strategi penghematan dan keberlanjutan.

Secara historis, kebijakan WFH mulai dikenal luas di Indonesia sejak masa pandemi COVID-19 sebagai langkah pembatasan mobilitas. Dalam perkembangannya, pola kerja fleksibel dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan keseimbangan kerja bagi pekerja di sektor tertentu.

Dari sisi dampak, perluasan WFH berpotensi mengurangi kepadatan lalu lintas dan konsumsi energi di kawasan perkotaan, serta menekan biaya operasional perusahaan. Namun, kebijakan ini juga memerlukan penyesuaian manajemen kerja dan pengawasan kinerja agar produktivitas tetap terjaga.

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan segera merilis aturan resmi dalam bentuk Surat Edaran, sekaligus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha. Evaluasi berkala juga akan dilakukan untuk memastikan implementasi WFH berjalan optimal tanpa mengganggu aktivitas ekonomi nasional.