Pemerintah Siapkan Rp1,2 Triliun Cadangan Pangan Bencana
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 24 Agu 2026, 00.28

JAKARTA, 22 AGUSTUS 2026 — Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dalam penanggulangan bencana alam sepanjang 2026. Badan Pangan Nasional dapat menugaskan Perum Bulog mendistribusikan bantuan untuk masyarakat terdampak.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp17,5 triliun bagi bantuan pangan beras tahap kedua periode Juli, Agustus, dan September. Program tersebut direncanakan menjangkau 33,24 juta keluarga dengan alokasi 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan.
Stok Beras Pemerintah
Per 21 Agustus, stok Cadangan Beras Pemerintah tercatat 5,17 juta ton. Sejak Januari hingga tanggal tersebut, penyaluran CBP mencapai 1,65 juta ton untuk SPHP, bantuan pangan, bencana, keadaan darurat, dan golongan anggaran.
Penyaluran bantuan bencana dan keadaan darurat telah mencapai 11,39 ribu ton. Ketersediaan stok digunakan untuk menjaga kesinambungan bantuan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
