Pemerintah Targetkan Ekonomi Kuartal II 2026 Tumbuh 5,7 Persen, Andalkan Belanja Negara dan Industri Padat Karya

JAKARTA — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 mencapai 5,7 persen dengan mengandalkan percepatan belanja negara, stimulus terukur, serta penguatan pembiayaan sektor industri padat karya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan peluang mencapai target tersebut masih terbuka hingga akhir Juni 2026, seiring upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Purbaya menegaskan pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan melalui berbagai instrumen kebijakan. “Kita akan dorong ke sana (5,7%). Masih ada Mei dan Juni, nanti kita lihat data dan kasih dorongan lagi ke ekonomi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah akan mencermati perkembangan indikator ekonomi secara berkala sebelum menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pemberian stimulus tambahan jika terjadi perlambatan. Salah satu langkah utama adalah mempercepat realisasi belanja kementerian dan lembaga agar likuiditas segera mengalir ke masyarakat. “Yang utama kita adalah memaksimalkan semua program di perekonomian berjalan dengan baik, bukan menambah stimulus baru,” kata Purbaya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penguatan bantuan sosial serta kebijakan lain guna menjaga daya beli masyarakat. Dalam hal stabilitas harga, koordinasi lintas kementerian akan diperkuat, terutama untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga komoditas global seperti minyak kelapa sawit.

Sebagai konteks, target pertumbuhan 5,7 persen berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang berkisar di angka 5 persen. Pemerintah menilai capaian tersebut realistis dengan dukungan konsumsi domestik, investasi, dan ekspor yang tetap terjaga di tengah dinamika global.

Dari sisi sektor riil, pemerintah memprioritaskan industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki yang dinilai memiliki potensi ekspor tinggi namun menghadapi kendala pembiayaan. Untuk itu, dukungan pembiayaan akan diperkuat melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, serta Pusat Investasi Pemerintah dengan skema bunga kompetitif.

Dampak kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja besar. Penguatan pembiayaan juga diharapkan membantu dunia usaha tetap ekspansif di tengah tantangan akses kredit.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan meningkatkan komunikasi dengan pelaku usaha untuk mengidentifikasi kebutuhan di lapangan serta memastikan program pembiayaan berjalan efektif. Evaluasi berkala juga akan dilakukan hingga akhir kuartal II guna memastikan target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.