Pemerintah Ubah Arah Kebijakan AI, Targetkan Indonesia Jadi Pengendali Teknologi

Jakarta - Pemerintah Indonesia mulai mengarahkan ulang kebijakan digital nasional dengan menitikberatkan pada pengendalian dan pengembangan kecerdasan artifisial (AI), tidak lagi sekadar sebagai pengguna teknologi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan hal tersebut dalam Forum Huawei Enterprise Indonesia Partner Summit 2026 di Jakarta Selatan, Minggu (3/5/2026), dengan menekankan pentingnya mengubah optimisme publik terhadap AI menjadi dampak nyata bagi masyarakat.

Nezar menyebut tantangan utama saat ini bukan pada rendahnya adopsi teknologi, melainkan bagaimana memastikan pemanfaatannya menghasilkan manfaat konkret. “Bukan pada potensinya, melainkan pada konversinya. Bagaimana kita mengubah antusiasme menjadi dampak nyata?” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa sekitar 76 persen masyarakat Indonesia menilai AI membawa lebih banyak manfaat dibandingkan risiko. Namun, menurutnya, tingginya optimisme tersebut harus diimbangi dengan ketelitian dalam mengelola perkembangan teknologi yang sangat cepat. “Yang kita alami sekarang adalah kurangnya ketelitian, khususnya saat kita menavigasi era AI di mana laju perkembangan tidak menunggu siapa pun,” kata Nezar.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah berupaya menggeser posisi Indonesia dalam ekosistem global dari sekadar pengguna menjadi pengarah pengembangan teknologi. “Kami berkomitmen untuk membentuk jalan ke depan agar dapat beralih dari pengguna AI yang optimis menjadi arsitek strategis kedaulatan AI kita,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah tengah menyiapkan peta jalan AI nasional yang akan menjadi panduan pengembangan teknologi secara etis, inklusif, dan berbasis inovasi. “Peta jalan AI nasional kami berfungsi sebagai fondasi strategis, visi hidup yang memandu pengembangan AI di Indonesia agar beretika, inklusif, dan didorong oleh inovasi,” jelas Nezar.

Selain itu, pemerintah memprioritaskan penerapan AI di sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. Upaya ini juga dibarengi dengan penguatan aspek etika, kepercayaan publik, serta inklusivitas agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata. “Pertama, mempercepat adopsi di tempat yang paling penting. Kedua, memastikan etika dan kepercayaan. Dan ketiga, memprioritaskan inklusivitas,” tambahnya.

Kebijakan ini muncul di tengah tren global yang menunjukkan persaingan antarnegara dalam mengembangkan AI sebagai pendorong ekonomi dan inovasi. Sejumlah negara maju telah lebih dulu mengembangkan regulasi dan strategi nasional AI untuk menjaga kedaulatan data serta meningkatkan daya saing industri digital.

Dari sisi dampak, kebijakan ini berpotensi mendorong peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi sektor kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat ekonomi digital nasional. Namun, implementasinya membutuhkan kesiapan infrastruktur, regulasi yang adaptif, serta pengembangan talenta digital dalam jumlah besar.

Pemerintah juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perusahaan teknologi global seperti Huawei, guna mempercepat pembangunan ekosistem AI nasional. Kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur digital sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Ke depan, pemerintah akan memfinalisasi peta jalan AI nasional dan memperluas kerja sama strategis guna memastikan transformasi digital berjalan efektif, serta mampu mengubah ambisi menjadi implementasi nyata yang berdampak luas bagi masyarakat.