Satu Suara Bangsa

Penerimaan Sekitar Rp52 Triliun Merupakan Akumulasi Delapan Tahap Penyerahan

Budi Antoni

Editor: Budi Antoni

18 Nov 2026, 14.551 dibaca

Diperbarui: 18 Nov 2026, 14.55

Ilustrasi editorial Satgas PKH
Ilustrasi editorial dibuat dengan AI — Ilustrasi editorial Satgas PKH

JAKARTA, 18 November 2026 — Sekitar Rp52 triliun penerimaan negara tercatat secara akumulatif hingga penyerahan tahap kedelapan pada 6 Oktober 2026 dalam rangkaian penyelamatan keuangan negara. Data itu perlu ditempatkan sebagai hasil beberapa tahap, bukan nilai yang diserahkan pada rakor November.

Rakor Satgas PKH pada 17 November 2026 berlangsung di Kantor BPKP, Jakarta, dengan kehadiran Wamenhan Richard Tampubolon dan pejabat instansi terkait. Koordinasi mendukung penertiban kawasan hutan melalui ketentuan hukum agar pengelolaan kekayaan alam tertib dan bertanggung jawab.

Akumulasi Hasil Penyerahan

Pada periode pelaporan Oktober yang sama, kawasan hutan yang dikuasai kembali telah melampaui 6,2 juta hektare. Penjagaan kawasan dan hasil keuangan tersebut menjadi konteks tujuan pemanfaatan kekayaan negara bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sumber: Kemhan RI, 18 November 2026; Kementerian Keuangan, 6 Oktober 2026.

Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?

Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.

Lapor Kesalahan

Bacaan Lanjutan

Artikel Terkait

Dokumentasi EKONOMI
EKONOMI23 Agu 2026 · 20.28Oleh Budi Antoni

Indonesia-Jerman Percepat Investasi EBT dan Jaringan Listrik

JAKARTA, 19 AGUSTUS 2026 — Pemerintah Indonesia dan Jerman memperkuat kerja sama untuk mempercepat investasi energi baru dan terbarukan (EBT) serta modernisasi jaringan listrik. Langkah ini menjadi bagian dari

Baca selengkapnya
Dokumentasi EKONOMI
EKONOMI23 Agu 2026 · 14.20Oleh Budi Antoni

Alokasi Dana Desa Rp77 Triliun Ditargetkan Perkuat Pengembangan Kopdes

JAKARTA, 22 AGUSTUS 2026 — Pemerintah memproyeksikan alokasi Dana Desa mencapai Rp77 triliun pada tahun anggaran 2027 guna mempercepat transformasi ekonomi dan penguatan kapasitas usaha Koperasi Desa (Kopdes) M

Baca selengkapnya