Pengelola MBG Diminta Selektif Pilih Bahan Pangan, DPR Soroti Standar Keamanan di Parigi Moutong

PARIGI MOUTONG, 1 Mei 2026 — Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola meminta pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, meningkatkan selektivitas dalam memilih bahan makanan guna menjamin keamanan konsumsi bagi para penerima manfaat, khususnya pelajar. Imbauan ini disampaikan saat kunjungan kerja pada Jumat (1/5/2026), menyusul sejumlah temuan kasus serupa di daerah lain.

Longki menegaskan bahwa kualitas bahan pangan menjadi faktor krusial dalam keberhasilan program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat. “Kami mengingatkan pengelola agar selektif dalam memilih bahan makanan. Ada beberapa kasus di daerah lain yang perlu menjadi perhatian,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa bahan pangan seperti ikan, ayam, dan telur harus mendapat perhatian khusus dalam proses pengolahan. Menurutnya, pengawasan terhadap kualitas bahan baku hingga penyajian menjadi bagian penting untuk mencegah risiko kesehatan. “Pengelolaan yang tidak tepat bisa berdampak langsung pada kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat,” katanya.

Selain aspek bahan pangan, Longki juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dapur serta penerapan standar sanitasi yang ketat. Hal ini dinilai sebagai bagian dari standar operasional prosedur (SOP) yang wajib dipenuhi dalam program berskala nasional tersebut.

Koordinator Wilayah SPPG Parigi Moutong, Moh. Fahri Korompot, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 18 dapur MBG di wilayah tersebut, dengan 17 dapur telah beroperasi dan satu dapur masih dalam tahap perbaikan. “Satu dapur masih diperbaiki agar memenuhi kelayakan operasional,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Kampal, Adrifal Pratama Taofan, menyebut dapur yang dikelolanya melayani 2.806 penerima manfaat dan hingga kini operasional berjalan tanpa kendala. “Sejauh ini operasional berjalan lancar,” katanya.

Program MBG merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya pelajar, sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia. Program ini juga menjadi respons terhadap tantangan stunting dan kekurangan gizi yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari pihak sekolah. Kepala Madrasah Tsanawiyah Parigi, Saleh, menilai MBG membantu pemenuhan gizi siswa sekaligus mendukung proses belajar mengajar. Ia menyebut program tersebut memberikan dampak langsung terhadap konsentrasi dan kesehatan siswa di sekolah.

Secara lebih luas, penguatan pengawasan kualitas pangan dalam program MBG dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan manfaat program tepat sasaran. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi risiko kesehatan dapat menghambat tujuan peningkatan kualitas gizi nasional.

Kunjungan kerja DPR ini juga menjadi bagian dari evaluasi implementasi program MBG di daerah. Ke depan, pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait akan terus melakukan pemantauan dan perbaikan sistem distribusi serta pengelolaan dapur agar program berjalan optimal, aman, dan berkelanjutan.