Prabowo akan luncurkan PLTS 100 GWp di Bali untuk perkuat kemandirian energi
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 4 Sep 2026, 11.07

JEMBRANA, 25 AGUSTUS 2026 — Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, menyampaikan peluncuran PLTS 100 Gigawatt peak (GWp) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air, yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Komitmen Pelayanan Publik dan Efisiensi Pembangunan
"Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029, dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS sekaligus penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)," katanya. Langkah itu diambil mengingat Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru mencapai sekitar 1,5 GWp.
Program itu akan dibangun bertahap, yaknj tahap I sebanyak 17 GWp, tahap II 18 GWp, dan tahap III 30 GWp. Sepanjang 2025, kata Mensesneg, pemerintah telah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan (EBT), terbagi atas 12 PLTS dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) senilai Rp103,3 miliar, yang melayani 1.831 kepala keluarga dan 131 fasilitas umum.
Baca juga:Airlangga: RI prioritaskan transformasi industri berbasis tenaga surya Prasetyo mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, pembangunan berlanjut di 39 lokasi PLTS Terpadu wilayah 3T untuk 4.259 rumah tangga senilai Rp450,2 miliar dan tiga lokasi PLTMH untuk 464 rumah tangga senilai Rp50,4 miliar.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
