Prabowo: Pimpinan Danantara pantas dapat tanda kehormatan
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 2 Okt 2026, 21.41

JEMBRANA, 25 AGUSTUS 2026 — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pantas mendapatkan bintang tanda kehormatan dari negara atas berbagai capaian yang telah diraih, termasuk meningkatkan kinerja badan usaha milik negara (BUMN). "Sebagai contoh prestasi Danantara, menurut saya membanggakan. Saya kira pimpinan Danantara pantas mendapat bintang tanda kehormatan dari negara," kata Prabowo dalam peluncuran dan peletakan batu pertama program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Jembrana, Bali, Selasa.
Komitmen Pelayanan Publik dan Efisiensi Pembangunan
Menurut Prabowo, kinerja Danantara menjadi salah satu prestasi yang membanggakan, terutama karena terjadi peningkatan signifikan pada penghasilan sejumlah BUMN dalam waktu kurang dari dua tahun. Prabowo mengatakan penghasilan BUMN-BUMN telah meningkat hingga ratusan persen dalam kurun waktu tersebut. Bahkan, sejumlah BUMN yang sebelumnya mengalami kerugian selama belasan hingga puluhan tahun kini mulai mencatatkan keuntungan.
"Beberapa BUMN yang belasan tahun, puluhan tahun rugi, sekarang mulai untung. Naiknya kadang-kadang di luar yang bisa kita duga," ujarnya. Kepala Negara mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari faktor kepemimpinan dan integritas jajaran pimpinan Danantara dalam mengelola aset negara.
"Ini karena kepemimpinan, ini karenaleadership, karena pimpinan Danantara jujur, punya rasa cinta tanah air yang besar," kata Prabowo. Presiden menegaskan pengelolaan seluruh aset dan kekayaan bangsa harus dilakukan secara optimal, jujur, serta dilandasi rasa tanggung jawab dan kecintaan terhadap rakyat.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
