Prabowo targetkan Indonesia stop impor minyak dan LPG dalam tiga tahun
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 1 Okt 2026, 18.05

JEMBRANA, 25 AGUSTUS 2026 — Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak boleh lagi mengimpor minyak maupun LPG dalam tiga tahun untuk memperkuat kemandirian energi nasional, didukung dengan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa. "Kita tidak boleh impor lagi satu barel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, Insyaallah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi," kata Prabowo dikutip dari tayangan resmi Sekretariat Presiden secara daring di Jakarta.
Komitmen Pelayanan Publik dan Efisiensi Pembangunan
Prabowo menyampaikan target tersebut harus didukung dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW), geothermal, pengembangan ladang gas serta peningkatanliftingminyak nasional. Menurut Prabowo, program PLTS 100 GW merupakan bagian dari upaya membangun Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung pada perkembangan maupun kondisi negara lain.
Mengenai efisiensi anggaran, Prabowo enggan mengulangi paparan teknis yang telah dilaporkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar pidato tidak terlalu lama. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW tersebut dapat direalisasikan dalam waktu tiga tahun. Kapasitas baru itu hampir setara dengan total kapasitas listrik nasional saat ini yang berada di angka 88 GW dari seluruh sumber energi.
"Untuk sebagai bayangan, seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt dari batu bara, minyak, gas, hingga geotermal. Kita akan membangun 100 gigawatt dan kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun," kata Prabowo. Ia menyampaikan pembangunan energi terbarukan harus berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan migas.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
