Rano Karno: 59 Ribu Kartu Pekerja Jakarta Terbit, Bukti Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Buruh

Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan komitmen partainya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan menerbitkan lebih dari 59 ribu Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Buruh bertajuk “Banteng Pro Pekerja” di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu (3/5/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan dan dukungan bagi buruh di ibu kota.

Dalam sambutannya, Rano menegaskan pentingnya peran pekerja sebagai penopang utama perekonomian, khususnya di tengah ketidakpastian global. “Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita diingatkan untuk tidak abai terhadap hak-hak pekerja. Karena pada kenyataannya, para pekerja adalah tulang punggung yang menjaga roda perekonomian Jakarta tetap bergerak,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa program KPJ memberikan berbagai manfaat nyata bagi pekerja, mulai dari akses transportasi publik gratis hingga subsidi kebutuhan pokok dan dukungan pendidikan. “Hingga saat ini, lebih dari 59 ribu KPJ telah diterbitkan. Manfaatnya nyata, mulai dari akses transportasi publik gratis, subsidi pangan hingga dukungan pendidikan bagi keluarga pekerja,” kata Rano.

Lebih lanjut, Rano menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif. Ia menyebut sejumlah program lain seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), serta jaminan kesehatan turut diperkuat untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja. “Peringatan Hari Buruh ini hendaknya menjadi ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi dan memperkuat perekonomian kota secara bersama-sama. Kolaborasi adalah kunci agar kita tetap tangguh,” ujarnya.

Program KPJ sendiri merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir untuk memperluas jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor formal maupun informal. Kebijakan ini hadir di tengah tantangan ekonomi global yang berdampak pada stabilitas lapangan kerja dan kesejahteraan buruh di perkotaan.

Dari sisi dampak, penerbitan KPJ dinilai dapat membantu mengurangi beban pengeluaran pekerja, meningkatkan akses layanan dasar, serta menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga. Hal ini penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat peran konsumsi domestik yang signifikan dalam perekonomian Jakarta.

Ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemangku kepentingan terkait berencana terus memperluas cakupan penerima KPJ serta meningkatkan integrasi program perlindungan sosial lainnya, guna memastikan kesejahteraan pekerja dapat terjaga secara berkelanjutan.