Sekolah Rakyat di Blora Buka Akses Pendidikan Gratis, Cegah Putus Sekolah hingga Pernikahan Dini
Budi Antoni
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 26 Jul 2026, 11.52

Blora – Sejumlah siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 18 Blora, Jawa Tengah, mengaku terbantu dengan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah karena memberikan akses pendidikan gratis, fasilitas lengkap, serta mencegah risiko putus sekolah hingga pernikahan dini akibat tekanan ekonomi, sebagaimana disampaikan para siswa pada Minggu (26/4/2026).
Program ini menyasar pelajar dari keluarga kurang mampu dengan menyediakan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh, mulai dari seragam, perangkat belajar, hingga asrama dan konsumsi harian. Salah satu siswi, Takifanur Salma, mengatakan kehadiran SRMA membuatnya dapat melanjutkan pendidikan tanpa membebani orang tua yang bekerja sebagai buruh tani.
“Kedua orang tua saya buruh tani. Mereka sulit mencari biaya saya sekolah. Dengan SRMA 18 Blora ini saya berharap bisa bersekolah dengan baik dan mendapatkan prestasi yang gemilang,” ujarnya.
Ia menambahkan fasilitas yang tersedia turut mendukung proses belajar. “Saya dapat seragam, laptop, ruang kelas yang nyaman, ruang makan yang nyaman, aula yang nyaman, dan juga ruang asramanya sangat nyaman,” katanya.
Hal serupa disampaikan siswi lainnya, Citra Lestari, yang sebelumnya sempat tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan ekonomi bahkan hampir menikah dini. “Saya mau dinikahkan oleh orang tua saya. Tapi saya tidak mau karena ingin melanjutkan sekolah,” ungkapnya. Ia menilai program Sekolah Rakyat memberinya kesempatan kedua untuk mengejar cita-cita menjadi guru.
Secara nasional, program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah, terutama di kelompok masyarakat miskin dan rentan. Data menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama anak tidak melanjutkan pendidikan, yang kerap berujung pada pernikahan usia dini dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Kehadiran sekolah berbasis asrama dengan pembiayaan penuh ini juga dirancang untuk menjawab kesenjangan akses pendidikan di daerah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM dalam jangka panjang. Selain pembelajaran akademik, siswa juga dibekali kegiatan ekstrakurikuler dan penguatan karakter.
Siswi lainnya, Rina Ayu Mesaroh, mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi keluarganya sempat membuatnya kehilangan tempat tinggal. Namun, fasilitas Sekolah Rakyat memungkinkan dirinya tetap bersekolah tanpa terbebani biaya. “Saya mendapatkan fasilitas yang bagus, pembelajaran yang memadai, guru-guru yang hebat, lingkungan yang baik, dan kebutuhan hidup yang tercukupi,” ujarnya.
Dari sisi dampak, program ini dinilai mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah, memperkuat daya saing generasi muda, serta mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, keberadaan fasilitas asrama dan konsumsi harian juga membantu memastikan keberlanjutan pendidikan bagi siswa dari keluarga rentan.
Pemerintah berencana terus mengembangkan program Sekolah Rakyat ke berbagai daerah lain guna menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu. Penguatan kualitas pengajaran, fasilitas, serta pemerataan akses menjadi fokus utama agar program ini dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Bank Mandiri Klarifikasi Pemblokiran Rekening AMPB Tegaskan Kepatuhan Prosedur Hukum dan Layanan Nasabah
JAKARTA, 24 AGUSTUS 2026 — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyampaikan penjelasan resmi terkait langkah pemblokiran rekening milik koordinator aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok.

Indonesia-Jerman Percepat Investasi EBT dan Jaringan Listrik
JAKARTA, 19 AGUSTUS 2026 — Pemerintah Indonesia dan Jerman memperkuat kerja sama untuk mempercepat investasi energi baru dan terbarukan (EBT) serta modernisasi jaringan listrik. Langkah ini menjadi bagian dari

Alokasi Dana Desa Rp77 Triliun Ditargetkan Perkuat Pengembangan Kopdes
JAKARTA, 22 AGUSTUS 2026 — Pemerintah memproyeksikan alokasi Dana Desa mencapai Rp77 triliun pada tahun anggaran 2027 guna mempercepat transformasi ekonomi dan penguatan kapasitas usaha Koperasi Desa (Kopdes) M
