Tegaskan Posisi Kemanusiaan, Presiden Prabowo Pastikan Pasukan RI di Gaza Tidak Melucuti Senjata Hamas

BOGOR – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, murni ditujukan untuk menjaga stabilitas dan melindungi warga sipil, tanpa adanya agenda untuk melucuti senjata kelompok Hamas. Kebijakan strategis ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Negara dalam forum diskusi terbuka bertajuk "Presiden Prabowo Menjawab" di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai respons atas dinamika konflik yang kian kompleks.

Dalam pemaparannya, Presiden membeberkan secara rinci batasan keterlibatan Indonesia jika nantinya diterjunkan dalam misi perdamaian internasional di Jalur Gaza. Ia menggarisbawahi penerapan prinsip national caveats atau batasan nasional yang memberikan yurisdiksi bagi Indonesia untuk menentukan secara mandiri peran dan menolak keterlibatan pasukan dalam operasi ofensif.

Penerjunan pasukan juga menetapkan syarat mutlak berupa persetujuan dari otoritas Palestina, negara-negara yang tergabung dalam Board of Peace (BoP), serta penerimaan secara de facto dari Hamas di lapangan.

“Kita tegas, tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas. Kita juga tidak mau ikut dalam pengambilan atau pelucutan senjata. Yang kita lakukan adalah melindungi rakyat sipil dari serangan mana pun,” ungkap Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa kehadiran pasukan Indonesia tidak bisa dipaksakan sepihak dan harus diterima oleh semua elemen yang berkonflik agar fungsi penjaga perdamaian berjalan efektif.

“Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Kita siap ikut dalam misi perdamaian, tetapi harus dengan persetujuan semua pihak. Hamas harus menerima kita, karena kita ingin menjadi kekuatan penjaga perdamaian,” ujarnya.

Secara historis, komitmen ini merupakan kelanjutan dari sikap konsisten Indonesia di berbagai forum internasional dalam memperjuangkan hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bentuk kesiapan, pemerintah sebelumnya telah menyiagakan hingga 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk diproyeksikan bergabung ke dalam International Stabilization Force (ISF), dengan berkoordinasi bersama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.

Bagi masyarakat di tanah air, penegasan mengenai batasan operasi militer ini memberikan kepastian dan meredam kekhawatiran publik terkait potensi bahaya yang mengancam keselamatan prajurit TNI. Keputusan untuk tidak terlibat dalam aksi pelucutan senjata memastikan bahwa pasukan Indonesia bertindak murni sebagai perisai kemanusiaan, sehingga tidak terseret ke dalam pusaran konflik proksi bersenjata antar faksi di Gaza.

Sebagai tindak lanjut, pengerahan pasukan tersebut saat ini resmi ditangguhkan menyusul eskalasi geopolitik terbaru, terutama memanasnya konflik antara Iran dengan aliansi Amerika Serikat dan Israel. Pemerintah memastikan akan mengambil langkah kehati-hatian dengan memantau situasi secara berkala.

“Setelah terjadi perang seperti ini, kita harus konsultasi dengan banyak pihak. Secara de facto, semuanya saat ini kita hold,” tutup Prabowo. Ke depan, pemerintah akan terus mengintensifkan jalur diplomasi dan komunikasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta komunitas internasional untuk menentukan waktu dan format pelibatan pasukan yang paling tepat dan aman.