TNI AL dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 400 Koli Pakaian Bekas Ilegal Asal Malaysia
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 22 Agu 2026, 00.11

Operasi berawal dari informasi dan deteksi dini Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara pada Kamis (13/8/2026). Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi untuk melakukan penyekatan terhadap jalur yang diduga digunakan membawa barang ilegal.
Unsur yang terlibat antara lain Denintel Kodaeral I Belawan, BAIS TNI Sumatera Utara, Kanwil Bea Cukai Aceh, unsur operasi Bea Cukai Lhokseumawe, serta kantor Bea Cukai Medan, Belawan, Kuala Tanjung, dan Teluk Nibung.
Kapal Tanpa Nama Terdeteksi Radar
Pencegatan berlangsung pada Jumat (14/8/2026). Sekitar pukul 15.30 WIB, Satgas Patroli BC 7005 mendeteksi melalui radar sebuah kapal mencurigakan tanpa identitas yang bergerak di sekitar perairan Karang Gading.
Tim gabungan kemudian melakukan pengejaran dengan dukungan kapal patroli BC 1503 dan BC 1531. Sekitar 10 menit kemudian atau pukul 15.40 WIB, kapal sasaran berhasil dihentikan dan dikuasai untuk menjalani pemeriksaan.
Dari pemeriksaan awal, petugas menemukan kapal kayu tersebut membawa sekitar 400 koli pakaian bekas atau balpres yang disebut berasal dari Malaysia tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah.
Kapal, muatan, dan awak kapal selanjutnya dikawal menuju Dermaga Belawan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, pencacahan barang, serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Penindakan Lindungi Industri Dalam Negeri
Penanganan kasus tersebut dilakukan dalam kerangka penegakan ketentuan kepabeanan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
Penyelundupan pakaian bekas menjadi perhatian karena masuknya barang tanpa prosedur kepabeanan berpotensi merugikan penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan yang tidak sehat terhadap produk tekstil dan pakaian dalam negeri.
Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deny Septiana menegaskan kerja sama antarlembaga menjadi faktor penting dalam pengawasan wilayah perairan dan pencegahan penyelundupan lintas negara.
“Sinergi antarlembaga adalah kunci utama dalam merawat keamanan maritim dan menjaga stabilitas ekonomi kita. Penindakan terhadap balpres ilegal bukan semata penegakan hukum kepabeanan, melainkan perlindungan nyata terhadap keberlangsungan industri lokal dan kesehatan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Deny.
Pengawasan Perairan Sumatera Utara Diperkuat
Keberhasilan pencegatan tersebut menunjukkan pentingnya pertukaran informasi dan koordinasi antara TNI AL dan Bea Cukai dalam mengawasi jalur laut yang berpotensi dimanfaatkan untuk memasukkan barang secara ilegal.
Selain melakukan patroli, deteksi menggunakan radar dan penyekatan antarsatuan menjadi bagian dari operasi untuk mempersempit ruang pergerakan penyelundupan melalui perairan Sumatera Utara.
Kodaeral I menyatakan pengawasan akan terus diperkuat untuk mencegah berbagai aktivitas ilegal lintas negara sekaligus menjaga keamanan wilayah maritim.
Sementara itu, pemeriksaan terhadap kapal, muatan sekitar 400 koli balpres, serta awak kapal menjadi bagian dari proses lanjutan guna mendalami asal barang, pihak yang terlibat, dan dugaan pelanggaran kepabeanan sebelum dilakukan penanganan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Mensos Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Jadi Kunci Strategis Putus Kemiskinan Menuju Indonesia Makmur
JAKARTA, 24 AGUSTUS 2026 — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mewujudkan keadilan s

Pemerintah Siapkan Bantuan 1.000 Rumah dan Swasta Bangun 500 Hunian Baru di Flores
KUPANG, 24 AGUSTUS 2026 — Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan program bantuan pembangunan dan perbaikan 1.000 unit rumah bagi korban gempa di Pulau Flores, Nus

Kementerian PU Salurkan 12 Ribu Liter Air Bersih bagi Pengungsi Gempa di Kabupaten Sikka
SIKKA, 24 AGUSTUS 2026 — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendistribusikan pasokan air bersih bagi warga terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu (23/8/2026). Distribusi
