TNI Perkuat Peran di Board of Peace untuk Jaga Keseimbangan di Gaza
Samuel
Editor: Redaksi Satu Suara Bangsa
Diperbarui: 18 Okt 2026, 13.13

Jakarta, 18 Februari 2026 - Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah dengan berpartisipasi aktif dalam Board of Peace (BoP). Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan proses pengambilan keputusan terkait Gaza berlangsung seimbang dan tidak didominasi satu pihak. Keterlibatan Indonesia menjadi bagian penting dalam upaya internasional mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Pengamat militer Khairul Fahmi menilai kehadiran Indonesia dalam forum tersebut berperan sebagai penyeimbang dalam dinamika politik global yang kompleks. Menurutnya, partisipasi aktif Indonesia dapat mencegah dominasi kekuatan tertentu dalam menentukan arah kebijakan pascakonflik Gaza. Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki ruang untuk menyuarakan kepentingan kemanusiaan dan stabilitas kawasan.
Selain itu, diplomasi Indonesia diperkuat melalui komunikasi intensif dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta perwakilan Palestina. Pemerintah secara konsisten menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara sebagai jalan damai yang diakui hukum internasional. Sikap ini mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada perdamaian.
Kesiapan kontribusi Indonesia dalam misi stabilisasi juga menjadi bentuk komitmen konkret. Pemerintah membuka opsi pengiriman personel TNI dalam kerangka misi perdamaian internasional apabila mendapat mandat resmi. Langkah tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya menyampaikan dukungan secara diplomatik, tetapi juga siap berkontribusi langsung dalam menjaga keamanan dan perlindungan warga sipil.
Dengan keterlibatan aktif di Board of Peace, Indonesia mempertegas posisinya sebagai negara yang berperan dalam menjaga keseimbangan dan keadilan global. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen nasional untuk memastikan proses perdamaian di Gaza berjalan inklusif, berlandaskan hukum internasional, serta mengedepankan kepentingan kemanusiaan.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
