Verifikasi Bansos Digital Menjangkau 61 Ribu Keluarga
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 24 Agu 2026, 00.22

SLEMAN, 13 AGUSTUS 2026 — Verifikasi penerima bantuan sosial berbasis data meningkat dari sekitar 3.000 keluarga pada awal Juli menjadi 61.000 keluarga per 7 Agustus 2026. Kenaikan sekitar 20 kali lipat itu dicapai dalam uji coba Program Perlindungan Sosial Digital.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Mira Tayyiba mengatakan sekitar 90 persen pendaftar awal melakukan pendaftaran mandiri. Uji coba dilaksanakan bertahap agar kekurangan sistem dapat diperbaiki.
Mekanisme Sanggah Data
Pemerintah menyediakan mekanisme sanggah apabila keadaan masyarakat belum tercermin dalam data yang digunakan. Fitur tersebut memberi ruang bagi warga untuk mengajukan koreksi.
Program Perlindungan Sosial Digital dijalankan lintas kementerian. Hasil uji coba di Sleman digunakan untuk mengevaluasi proses pendaftaran dan verifikasi sebelum cakupannya diperluas.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Rasminto Dorong Koordinasi Keamanan untuk Lindungi Komunikasi Presiden
Rasminto meminta pengusutan dugaan penyadapan Presiden menjelaskan tujuan, jaringan kewenangan, dan penggunaan hasil informasi. Direktur Eksekutif Human Studies Institute itu menilai perlindungan komunikasi strategis membutuhkan pengawasan akses serta koordinasi institusi sesuai

Pemuda Mengawal Indonesia: Pengusutan Penyadapan Presiden Adalah Ujian Ketegasan Hukum
Haris Pertama meminta generasi muda mengawal pengusutan dugaan penyadapan Presiden secara kritis dan berlandaskan konstitusi. Ketua Umum DPP KNPI itu menilai penegakan hukum yang adil perlu berjalan bersama pembenahan pengawasan teknologi negara.

KNPI Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Oknum yang Menyalahgunakan Fasilitas Negara
Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyoroti pertanggungjawaban penggunaan fasilitas dan perangkat pengawasan negara. Ia meminta dugaan penyadapan Presiden diusut bersama evaluasi atas akses strategis serta tujuan pemanfaatan informasi.
