Wamensos Dorong Kolaborasi Daerah Percepat Sekolah Rakyat untuk Putus Rantai Kemiskinan

JAKARTA – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Penegasan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Pemerintah Kota Subulussalam, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Agus Jabo mengatakan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan arahan Presiden untuk memperluas akses pendidikan bagi sekitar empat juta anak yang masih belum bersekolah. Meski demikian, seluruh tahapan pembangunan dan pengelolaan program harus tetap mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan agar pelaksanaan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

"Presiden memang maunya cepat, karena masih ada sekitar 4 juta anak yang belum sekolah. Tapi tahapannya tetap harus sesuai mekanisme Kemensos agar penganggaran bisa dipertanggungjawabkan," ujar Agus Jabo.

Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian administrasi lahan, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, agar pembangunan Sekolah Rakyat permanen dapat segera diproses.

"Untuk lahan, sertifikat harus dibawa. Kalau tidak bawa sertifikat, urusan sekolah tidak bisa diproses. Minggu ini saya minta untuk buktikan. Saya berharap Singkil memiliki Sekolah Rakyat permanen. Kalau bisa tahun ini," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Subulussalam Rasyid melaporkan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya telah memasuki tahap akhir dengan progres mencapai sekitar 74 persen. Pemerintah daerah, kata dia, terus mempercepat penyelesaian pekerjaan melalui kerja bergiliran lintas unsur agar target operasional pada 14 Juli 2026 dapat tercapai.

Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Rika Varia Nora menyampaikan berbagai tantangan pelayanan sosial di daerahnya, termasuk keterbatasan sarana penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ia juga menjelaskan upaya percepatan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan target pembaruan 50 persen data penduduk pada September dan 100 persen pada Desember 2026.

Selain itu, Indragiri Hulu juga tengah menyiapkan lebih dari 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menutup pertemuan, Agus Jabo menegaskan pemerintah pusat siap mendukung setiap daerah yang memiliki komitmen kuat dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui berbagai program Kemensos.

"Saya senang kalau daerah semangat untuk pengentasan kemiskinan. Saya akan dukung selama Kemensos punya program. Itu memang perintah Presiden, jadi ke pemerintah pusat jangan malu-malu atau takut. Memang kita diminta berkolaborasi," tegasnya.