Zulhas: Koperasi Desa Merah Putih Siap Serap Gabah dan Hasil Tangkapan Nelayan Saat Harga Anjlok

KARANGANYAR – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan berperan sebagai offtaker atau pembeli siaga bagi hasil pertanian dan perikanan masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, koperasi akan menyerap gabah petani maupun hasil tangkapan nelayan ketika harga komoditas di tingkat produsen mengalami penurunan di bawah harga acuan.

Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan usai menghadiri Jambore Aisyiyah di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, pemerintah saat ini masih mempersiapkan operasional Kopdes Merah Putih, termasuk penyiapan ribuan tenaga manajerial yang akan mengelola koperasi di berbagai daerah.

"Memang belum jadi. Nanti perkiraan bulan Oktober baru akan ada manajer-manajernya dipersiapkan, sehingga diperkirakan akhir tahun sudah bisa berjalan sebagian ke kira-kira 36.000 koperasi," ujar Zulkifli Hasan.

Ia menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga usaha, tetapi juga menjadi infrastruktur pelayanan pemerintah di tingkat desa yang mendukung distribusi berbagai program kepada masyarakat.

Melalui koperasi tersebut, pemerintah akan menyalurkan berbagai bantuan, seperti bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), sarana produksi pertanian, hingga berbagai kebutuhan masyarakat desa secara lebih terintegrasi.

"Koperasi desa itu beda dengan supermarket. Kopdes adalah infrastruktur pemerintah. Dia nanti tugasnya membagi bantuan-bantuan pemerintah seperti bansos, PKH, alat-alat pertanian, nanti di koperasi itu," jelasnya.

Selain menjadi pusat distribusi program pemerintah, Zulkifli Hasan menegaskan koperasi juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas harga komoditas pertanian dan perikanan.

Apabila harga gabah di tingkat petani turun di bawah harga acuan pemerintah atau harga ikan hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan signifikan, Kopdes Merah Putih akan melakukan pembelian untuk menjaga pendapatan produsen.

"Kalau harga gabah di bawah harga acuan, harga ikan nelayan terlalu murah, maka nanti yang beli adalah koperasi desa. Jadi dia offtaker, nanti koperasi jualnya ke Bulog, kalau ikan ke SPPG," katanya.

Menurutnya, mekanisme tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani dan nelayan sekaligus menjaga stabilitas pasokan bahan pangan nasional.

Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pengembangan sekitar 36.000 Koperasi Desa Merah Putih berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari penguatan berbagai program prioritas pemerintah.

Ia menegaskan pemerintah telah mengambil langkah tegas terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program rakyat, sembari terus melakukan perbaikan sistem agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran.

"Setelah manajemennya diganti, Presiden sudah mengambil tindakan tegas terhadap yang melakukan pelanggaran. Sekarang kita sedang membenahi agar program yang sangat dibutuhkan masyarakat ini dapat berjalan semakin baik," ujarnya.

Pemerintah menargetkan operasional Kopdes Merah Putih dilakukan secara bertahap mulai akhir 2026, dengan fokus awal pada pembentukan kelembagaan, penyiapan sumber daya manusia, serta penguatan fungsi koperasi sebagai penggerak ekonomi desa dan penyangga stabilitas harga komoditas pangan.