Opini Menempatkan Data Delapan Tahap Penyerahan dalam Konteks yang Tepat
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 18 Nov 2026, 14.56

JAKARTA, 18 November 2026 — Membaca hasil kerja Satgas PKH membutuhkan pembedaan antara luas kawasan hutan dan penerimaan negara, termasuk periode pencatatannya. Laporan hingga penyerahan tahap kedelapan pada 6 Oktober 2026 memuat penguasaan kembali lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan dan akumulasi penerimaan sekitar Rp52 triliun.
Pada perkembangan berikutnya, Wamenhan Richard Tampubolon mengikuti rakor Satgas PKH bersama unsur instansi terkait di Kantor BPKP, Jakarta, pada 17 November 2026. Koordinasi tersebut mendukung penertiban sesuai hukum agar kekayaan alam dikelola bertanggung jawab bagi kesejahteraan masyarakat.
Pembacaan Evaluatif Berbasis Data
Dalam penilaian berbasis data, hasil kumulatif Oktober perlu dipertahankan sebagai catatan periode tersebut dan tidak dialihkan menjadi hasil baru rapat November. Pembedaan waktu serta jenis ukuran membuat pembahasan evaluasi lebih cermat tanpa menyimpulkan capaian yang belum dilaporkan.
Sumber: Kemhan RI, 18 November 2026; Kementerian Keuangan, 6 Oktober 2026.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Penertiban PIK 2 Tegaskan Pentingnya Kepatuhan Investasi dan Perlindungan Hutan
JAKARTA, 19 NOVEMBER 2026 — Kepatuhan terhadap perizinan, tata ruang, dan perlindungan kawasan hutan menjadi perhatian dalam pemberitaan penertiban lahan di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Satuan Tugas Penertiban K

Penertiban Lahan PIK 2 Soroti Perlindungan Kawasan Hutan dan Aset Negara
JAKARTA, 19 NOVEMBER 2026 — Pemberitaan mengenai penertiban 1.600 hektare lahan di kawasan pesisir Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menyoroti kembali perlindungan kawasan hutan dan aset negara. Lahan tersebut dilapor

Satgas PKH Sita 1.600 Hektare Lahan di PIK 2, Perkuat Penertiban Kawasan Hutan Negara
JAKARTA, 19 NOVEMBER 2026 — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dilaporkan telah menyita 1.600 hektare lahan di kawasan pesisir Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang sebelumnya dikuasai PT Mutiara Inta
