Penertiban Lahan PIK 2 Soroti Perlindungan Kawasan Hutan dan Aset Negara
Budi Antoni
Editor: Budi Antoni
Diperbarui: 19 Nov 2026, 17.45

JAKARTA, 19 NOVEMBER 2026 — Pemberitaan mengenai penertiban 1.600 hektare lahan di kawasan pesisir Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menyoroti kembali perlindungan kawasan hutan dan aset negara. Lahan tersebut dilaporkan ditertibkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) setelah sebelumnya dikuasai PT Mutiara Intan Permai, bagian dari Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan.
Menurut laporan Keadilan.id yang terbit pada 18 November 2026, tindakan penyitaan dilakukan pada 13 Maret 2026 dengan dukungan personel TNI. Artikel itu menyebut Satgas PKH ketika itu dipimpin Ketua Pelaksana Harian Febrie Adriansyah.
Kawasan Hutan dalam Rencana Pengembangan Pesisir
Dalam pemberitaan tersebut, lahan yang ditertibkan disebut sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung. Penguasaannya oleh perusahaan diduga bertentangan dengan hukum dan dikaitkan dengan rencana pengembangan proyek ekowisata PIK 2 Tropical Coastland.
Konteks pengembangan pesisir memperlihatkan pentingnya perhatian terhadap tutupan vegetasi dan kawasan tangkapan air. Alih fungsi hutan yang tidak sesuai peruntukan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko banjir.
Pencabutan Status PSN Mendahului Penertiban
Proyek tersebut sebelumnya masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan pemberitaan yang sama, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kemudian mencabut status itu melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, yang ditetapkan pada 24 September 2025.
Pencabutan status PSN diikuti upaya penertiban oleh Satgas PKH dan Kejaksaan Agung. Laporan tersebut menyebut petugas akhirnya memasang plang penyitaan pada lahan seluas 1.600 hektare dengan dukungan prajurit TNI di lapangan.
Kepastian Hukum dan Kepentingan Masyarakat
Penertiban kawasan hutan berkaitan dengan perlindungan aset negara serta pemanfaatan lahan sesuai perizinan dan tata ruang. Besarnya skala investasi tidak menghapus kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan perlindungan kawasan hutan.
Keseimbangan antara investasi, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat menjadi perhatian dalam pembangunan pesisir. Pemanfaatan sumber daya alam perlu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem dan kepastian hukum.
Menemukan informasi yang perlu diperbaiki?
Sampaikan bukti dan bagian artikel yang dimaksud kepada redaksi.
Bacaan Lanjutan
Artikel Terkait

Satgas PKH Sita 1.600 Hektare Lahan di PIK 2, Perkuat Penertiban Kawasan Hutan Negara
JAKARTA, 19 NOVEMBER 2026 — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dilaporkan telah menyita 1.600 hektare lahan di kawasan pesisir Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang sebelumnya dikuasai PT Mutiara Inta

Opini Menjaga Hutan Dimulai dari Kepatuhan Hukum dan Ketepatan Informasi
JAKARTA, 18 November 2026 — Perhatian publik terhadap hutan dan aset negara dapat disalurkan melalui pemahaman informasi yang tepat serta penghormatan pada proses hukum. Landasan faktual pembahasannya mencakup

Opini Menempatkan Data Delapan Tahap Penyerahan dalam Konteks yang Tepat
JAKARTA, 18 November 2026 — Membaca hasil kerja Satgas PKH membutuhkan pembedaan antara luas kawasan hutan dan penerimaan negara, termasuk periode pencatatannya. Laporan hingga penyerahan tahap kedelapan pada 6
